TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Nota Pengantar Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung pada Selasa (18/11/2025) dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM, bersama Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir dan Muddain, serta dihadiri seluruh anggota dewan. Dari pihak eksekutif, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala hadir mewakili pemerintah provinsi, bersama unsur Forkopimda dan pejabat terkait.

Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan terhadap struktur awal RAPBD 2026. Menurutnya, setiap catatan yang disampaikan merupakan bahan penting dalam penyempurnaan dokumen anggaran.

Baca Lainnya :

• Masalah Tunjangan Guru di Malinau Mengemuka, Komisi IV DPRD Kaltara Bergerak0
• DPRD Kaltara Soroti Kesiapan Job Fair 21–22 November: Pastikan Pekerja Lokal Jadi Prioritas0
• Ekonom Citi: Tambahan SAL Rp76 Triliun Perkuat Likuiditas dan Dorong Penyaluran Kredit0
• BI Pertahankan BI Rate 4,75 Persen di November 2025, Stabilkan Rupiah & Jaga Aliran Modal0
• Komisi VI DPR Peringatkan Risiko Dana Desa Jadi Jaminan Pembiayaan Kopdes Merah Putih0

“Masukan dari fraksi-fraksi adalah refleksi kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberi apresiasi karena kritik tersebut akan memperkuat arah kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltara terbuka terhadap seluruh saran, dengan komitmen menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan anggaran daerah.

Wakil gubernur juga menyampaikan bahwa jawaban pemerintah hari ini menjadi dasar bagi tahap pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara. Tahapan tersebut akan menjadi forum krusial sebelum RAPBD 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Harapan kami, pembahasan mendatang dapat berjalan konstruktif antara pemerintah dan DPRD. Targetnya, APBD 2026 bisa ditetapkan tepat waktu agar pelaksanaan program pembangunan tidak tertunda,” jelasnya.

Pemprov Kaltara menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat layanan publik di seluruh wilayah provinsi.

Dengan hadirnya ruang dialog antara eksekutif dan legislatif melalui rapat paripurna ini, Pemprov optimistis perencanaan anggaran tahun depan akan lebih matang, responsif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kalimantan Utara.