TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan Tahun 2026 resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2025, Jumat (28/11/2025). Meski disetujui bersama DPRD, komposisi anggaran tahun depan mengalami penyusutan cukup tajam akibat turunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan bahwa total pendapatan daerah pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1,580 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,010 triliun. Kekurangan anggaran tersebut akan ditutupi melalui skema pembiayaan daerah senilai Rp424,9 miliar.

“Penurunan terbesar berasal dari TKD yang turun sekitar Rp200 miliar. Secara persentase, APBD 2026 menyusut 13,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya. TKD tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,5 triliun dan turun menjadi Rp1,3 triliun pada 2026.

Baca Lainnya :

• Dampak Awal Bencana terhadap Ekonomi di Sumatera0
• Perekonomian Kalimantan Utara tahun 2025 menunjukkan tren positif0
• Pengajuan Surat Izin Praktek Perawat Mendominasi di Tarakan0
• Status PPPK Jadi PNS Belum Ada Keputusan Resmi, BKPSDM Tarakan Masih Menunggu Kebijakan0
• PLN Tekankan Pentingnya Strategi Jangka Panjang pada 16th Kompas100 CEO Forum0

Syarwani menegaskan bahwa Pemkab Bulungan telah menjalankan arahan efisiensi dari Kementerian Dalam Negeri sejak tahap penyusunan APBD. Namun demikian, pengurangan anggaran tidak mengubah fokus utama pemerintah daerah.

“Prioritas kita tetap pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdikbud, tetapi juga melibatkan sejumlah perangkat daerah lain dengan berbagai program peningkatan kapasitas.

Pada sektor kesehatan, Pemkab Bulungan memastikan penguatan layanan tetap menjadi agenda utama sepanjang 2026, dengan peran sentral Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD), serta dukungan OPD seperti DP3AP2KB.

Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Bulungan tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai program strategis, terutama untuk memperkuat konektivitas antarkecamatan. Beberapa aspirasi fraksi terkait kondisi jalan di jalur Tanjung Palas Utara–Tanjung Palas Tengah, termasuk akses Desa Kelubir, Silva Rahayu hingga Salimbatu, menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Penanganan infrastruktur tentu dilakukan bertahap. Tidak bisa seluruhnya diintervensi sekaligus,” tegas Syarwani.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Bulungan atas masukan, kritik konstruktif, dan komitmen dalam penyempurnaan dokumen APBD 2026. Menurutnya, pembahasan panjang antara Banggar dan TAPD mencerminkan semangat kolaboratif dan transparansi dalam penyusunan anggaran.

Pemkab Bulungan berkomitmen menjalankan APBD 2026 dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Harapan kita, APBD 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang kuat untuk menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulungan,” pungkasnya.