TANJUNG SELOR – Keluhan guru-guru dari wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan), khususnya yang bertugas di SMAN 11, 12, dan 13 Malinau, kembali mengemuka setelah adanya ketimpangan penerimaan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Tahun 2024. Meski bekerja di wilayah geografis yang sama, tidak semua guru ASN menerima tunjangan tersebut, sehingga memicu perbedaan kesejahteraan yang cukup signifikan.

Persoalan ini menjadi fokus utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Disdikbud Kaltara, dan para perwakilan guru.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan keadilan bagi seluruh guru yang bertugas di wilayah perbatasan. DPRD akan berkoordinasi langsung dengan Kemendikbudristek untuk memastikan tidak ada guru yang terlewat dalam penyaluran TKG.

Baca Lainnya :

• Ekonom Citi: Tambahan SAL Rp76 Triliun Perkuat Likuiditas dan Dorong Penyaluran Kredit0
• BI Pertahankan BI Rate 4,75 Persen di November 2025, Stabilkan Rupiah & Jaga Aliran Modal0
• Komisi VI DPR Peringatkan Risiko Dana Desa Jadi Jaminan Pembiayaan Kopdes Merah Putih0
• Digitalisasi Keuangan Bulungan: Dari Transparansi Anggaran ke Inklusi Ekonomi Lokal0
• Pemkab Nunukan Tingkatkan Pengawasan Mutu Beras Jelang Penyaluran Bantuan Pangan 20250

“Kami ingin memastikan seluruh guru 3T mendapat haknya tanpa ada yang tertinggal. DPRD siap memfasilitasi keluhan guru hingga ke pemerintah pusat,” tegas Tamara.

Menurutnya, penyaluran TKG harus mencerminkan kondisi real di lapangan, mengingat para guru di daerah 3T menghadapi tantangan mobilitas, biaya hidup tinggi, dan akses terbatas.

Komisi IV meminta Disdikbud Kaltara memperbarui informasi penyaluran TKG secara berkala melalui grup WhatsApp guru, sehingga status pengajuan dan pencairan dapat dipantau secara terbuka. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan meminimalkan simpang siur informasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Vamelia Ibrahim Ali, mengungkap bahwa banyak guru menyampaikan secara langsung kondisi sulit yang mereka hadapi akibat tidak menerima TKG.

“Dalam RDP, kami mendengar bagaimana guru harus menyesuaikan pengeluaran rumah tangga hingga biaya transportasi karena tidak menerima TKG. Mereka menginginkan kejelasan mengenai hak yang seharusnya diterima,” jelas Vamelia.

Ia menegaskan bahwa ketegasan DPRD diperlukan untuk memastikan penyaluran tunjangan berjalan adil.

Dalam kesempatan itu, Vamelia kembali menegaskan kekagumannya terhadap dedikasi guru-guru di daerah perbatasan.

“Kami melihat semangat mengajar mereka tetap tinggi meski menghadapi persoalan ini. Namun karena menyangkut kebutuhan dasar, masalah TKG harus ditangani serius. DPRD hadir untuk memastikan hak-hak mereka diperjuangkan sampai ke pusat,” ujarnya.

Para guru berharap pengawasan dan komunikasi intensif dari DPRD dapat menyelesaikan persoalan TKG secara permanen.

“Harapan mereka sederhana: hak yang adil dan proses yang transparan,” tutup Vamelia.

Dengan dorongan DPRD, peningkatan transparansi, serta perbaikan sistem penyaluran tunjangan, kesejahteraan guru di wilayah perbatasan seperti Malinau diharapkan segera mengalami perbaikan nyata. DPRD menegaskan bahwa kualitas pendidikan di daerah tidak akan meningkat tanpa memperhatikan kesejahteraan guru yang menjadi garda terdepan.