NUNUKAN –

Menjelang penyaluran bantuan pangan periode Oktober–November 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memperketat pengawasan terhadap kualitas komoditas bantuan, khususnya beras, yang menjadi kebutuhan pokok bagi ribuan penerima manfaat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan memastikan seluruh bahan pangan berada dalam kondisi layak konsumsi sebelum disalurkan. Program bantuan yang dibiayai Bappenas dan disalurkan melalui Perum Bulog Cabang Tarakan itu kini memasuki tahun kedua pelaksanaan di wilayah Nunukan, dengan total 8.121 keluarga penerima manfaat.

Selain beras 10 kilogram per bulan, pemerintah menambahkan minyak goreng sebagai komoditas tambahan khusus untuk dua bulan terakhir tahun ini.

Baca Lainnya :

• Transfer ke Daerah 2026 Turun, Pemkab Malinau Pastikan TPP ASN Tetap Diusulkan0
• Menuju Layanan Modern, Pembayaran Tiket Speedboat Akan Berbasis Digital di Bulungan0
• Utang Luar Negeri Indonesia Turun Kuartal III 2025, BI: Struktur Tetap Sehat dan Terkendali0
• Evaluasi Total Drainase Sebatik, DPRD Nunukan Minta Master Plan Penanganan Banjir0
• Operasi Zebra 2025 Dimulai di Tarakan: Ini 8 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Polisi0

Mutu Beras Masih Aman, Belum Ada Keluhan Warga

Kabid Ketahanan Pangan, Wiwin Indrayanti, mengatakan pengawasan mutu beras kembali menjadi prioritas utama. Hingga kini, pihaknya belum menemukan tanda-tanda penurunan kualitas maupun laporan keberatan dari masyarakat.

“Mutu beras layak. Kalau pun nantinya ada keluhan, tentu akan dikoordinasikan kembali dengan Bulog. Sampai sekarang belum pernah ada pengembalian,” ujar Wiwin, Senin (17/11/2025).

Distribusi Melibatkan PT Pos, Namun Masih Ada Kendala Lapangan

Selain aspek kualitas, persiapan teknis penyaluran juga tengah dimatangkan. PT Pos Indonesia akan menjadi pihak yang mendistribusikan bantuan, sekaligus menentukan titik pembagian di setiap kelurahan setelah rapat finalisasi pekan depan.

Namun beberapa kendala masih muncul, terutama terkait ketidakhadiran warga saat jadwal distribusi. Ketika penyaluran memasuki minggu kedua, petugas PT Pos tidak selalu berada di lokasi sehingga penerima harus menunggu jadwal berikutnya.

“Ini tidak menimbulkan masalah besar, tetapi kami berharap penerima bantuan bisa lebih disiplin mematuhi jadwal,” tegas Wiwin.

Validitas Data Dipertanyakan Sejumlah Kelurahan

Beberapa kelurahan juga menyampaikan keberatan terkait keakuratan data penerima bantuan. Ditemukan sejumlah warga yang dinilai sudah tidak lagi layak menerima bantuan karena kondisi ekonomi yang membaik.

“Data sekarang satu pintu dari Dinas Sosial. Jika ada yang tidak tepat sasaran, kami mendorong kelurahan mengusulkan perbaikan secara resmi,” jelas Wiwin.

Kecamatan Sembakung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, mencapai 715 orang dari 10 desa.

Harapan Pemkab: Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran

Dengan rangkaian persiapan tersebut, Pemkab Nunukan menargetkan penyaluran bantuan pangan Oktober–November berjalan lancar, tertib, dan sesuai prosedur.

“Yang paling penting masyarakat terbantu dan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan,” tutup Wiwin.