NUNUKAN — Banjir yang melanda Pulau Sebatik selama dua hari berturut-turut kembali memantik perhatian DPRD Kabupaten Nunukan. Dewan menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi total terhadap sistem drainase dan segera merancang strategi penanganan banjir yang berkelanjutan.

Anggota DPRD Nunukan, H. Firman Latif, menegaskan perlunya rekayasa infrastruktur yang lebih komprehensif agar aliran air dapat mengalir dengan baik tanpa menggenangi permukiman warga.

“Penataan dan penguatan infrastruktur harus dirancang ulang. Jangan sampai penanganannya hanya sementara, harus mampu memberi perlindungan jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Firman.

Baca Lainnya :

• Operasi Zebra 2025 Dimulai di Tarakan: Ini 8 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Polisi0
• Nunukan Fokus Perkuat Fondasi Sistem Kesehatan Daerah Perbatasan0
• Penguatan Ekonomi Daerah: Kaltara Tuntaskan Raperda Penanaman Modal Akhir Tahun Ini0
• Transformasi Layanan Kesehatan: RSUD Akhmad Berahim Jadi Proyek Terbesar Kemenkes di Kaltara0
• Benuanta Fest 2K25 Jadi Ajang Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif Kaltara0

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan konsep teknis yang tepat. Jika daerah kesulitan anggaran, ia mendorong Pemkab Nunukan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Firman menambahkan bahwa banjir pekan lalu telah melumpuhkan perekonomian warga di berbagai kecamatan, sehingga penanganan tidak boleh ditunda.

Usulan Solusi: Kolam Retensi, Normalisasi Drainase, hingga Tanggul

Menurut Firman, sejumlah rekayasa teknis dapat segera direncanakan, antara lain:

• pembangunan serta normalisasi drainase,

• kolam retensi,

• pemasangan pompa air,

• pembangunan tanggul,

• revitalisasi sungai,

• penambahan sumur resapan dan biopori.

Ia juga menekankan pentingnya penataan ruang dan zonasi wilayah rawan banjir agar tekanan pada saluran utama berkurang.

Andi Yakub Soroti Drainase Baru yang Tak Efektif

Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan lainnya, Andi Yakub, mengkritik pembangunan drainase di Sebatik Timur yang merupakan proyek pusat namun dinilai tidak membawa perubahan signifikan.

“Ini bukan sekadar kritik. Tanpa kerangka perencanaan yang menyeluruh, pembangunan fisik tidak akan memberikan hasil maksimal,” ujarnya.

Yakub menilai Sebatik memiliki karakter hidrologis yang kompleks, di mana aliran air dari wilayah tinggi mengarah cepat ke pesisir. Kondisi ini semakin berat ketika hujan deras bersamaan dengan pasang laut.

Ia menegaskan bahwa penanganan drainase tidak boleh berbasis titik lokasi, tetapi harus berbasis sistem yang saling terhubung.

DPRD Desak Penyusunan Master Plan Drainase Sebatik

Menurut Yakub, kegagalan drainase baru di Sebatik Timur menjadi pelajaran penting bahwa setiap pembangunan harus mengikuti satu kerangka besar.

Ia mendesak pemerintah daerah agar segera menyusun Master Plan Drainase Sebatik yang komprehensif dan profesional.

“Dengan master plan, tidak ada lagi proyek berdiri sendiri atau saluran yang tidak terhubung. Setiap anggaran akan memiliki dampak yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Yakub meminta agar pola pembangunan daerah diubah. Proyek drainase harus dipandang sebagai rangkaian sistem, bukan sekadar pembangunan di satu titik.

“Jika saluran dirancang terintegrasi, potensi banjir dapat ditekan dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Ia menutup dengan meminta pemerintah menetapkan arah kebijakan baru yang lebih jelas, terencana, dan berorientasi jangka panjang demi mencegah banjir berulang di Pulau Sebatik.