MALINAU – Turunnya Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 mulai memberi dampak pada proyeksi fiskal banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Malinau. Penurunan ini membuat sejumlah daerah harus memangkas belanja pegawai hingga 20 persen, terutama pada komponen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Namun, di Malinau, nasib TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diupayakan untuk tetap aman. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Malinau, Ernes Silvanus, saat memimpin Apel KORPRI, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, meski TKD 2026 mengalami penurunan signifikan, Pemkab Malinau tetap mengusulkan agar TPP tidak dipotong. Ia menjelaskan bahwa TPP menjadi komponen pendapatan yang sangat dirasakan ASN dan keluarganya, sehingga menjadi pertimbangan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Baca Lainnya :

• Menuju Layanan Modern, Pembayaran Tiket Speedboat Akan Berbasis Digital di Bulungan0
• Utang Luar Negeri Indonesia Turun Kuartal III 2025, BI: Struktur Tetap Sehat dan Terkendali0
• Evaluasi Total Drainase Sebatik, DPRD Nunukan Minta Master Plan Penanganan Banjir0
• Operasi Zebra 2025 Dimulai di Tarakan: Ini 8 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Polisi0
• BNI Shopping Race 2025 Tahap 3 Digelar di 13 Kota, Dorong Literasi dan Transaksi Digital0

“TPP ini dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya ASN, tetapi juga oleh istri, suami, dan anak-anak,” ujarnya.

Ernes menegaskan, struktur ekonomi Malinau yang masih bertumpu pada perputaran APBD membuat Pemkab perlu menjaga daya beli ASN agar aktivitas ekonomi tetap bergerak. Oleh karena itu, meski dilakukan rasionalisasi anggaran, pemerintah daerah tetap memprioritaskan TPP sebagai komponen yang dipertahankan.

Menurutnya, keputusan mempertahankan TPP jauh lebih bijak daripada melakukan pemangkasan cepat tanpa melihat dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal.

“Jadi TKD turun di banyak daerah, termasuk Malinau. Kalau mau gampang, ya langsung potong TPP, itu paling mudah. Tapi itu tidak kita ambil. Kami akan usulkan supaya tetap dipertahankan,” tegasnya.

Meski demikian, Pemkab Malinau tetap menyiapkan langkah efisiensi melalui analisis belanja operasional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi dilakukan terhadap perjalanan dinas, kebutuhan rutin, serta pola pengeluaran lima tahun terakhir untuk memastikan efisiensi berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Ernes menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis agar belanja daerah tetap seimbang meski dana transfer menurun. Pemerintah juga berkomitmen menjaga prioritas belanja yang benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan usulan mempertahankan TPP dan pengetatan anggaran operasional, Pemkab Malinau berharap keseimbangan fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN dan stabilitas ekonomi daerah.