TANJUNG SELOR – Langkah Pemerintah Kabupaten Bulungan meluncurkan Agen Bulungan Akuntabilitas Non Tunai (BULAN) bukan hanya soal efisiensi tata kelola keuangan daerah. Lebih jauh, inisiatif ini membuka jalan bagi transformasi ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) yang selama ini terhambat akses perbankan.

Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BULAN dirancang untuk memperluas penerapan transaksi non tunai di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, dampak yang diharapkan jauh lebih luas: mempercepat integrasi pelaku usaha lokal ke dalam sistem keuangan formal, sekaligus memperkuat akurasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Bulungan saat ini memiliki 408 sub unit pengelola dana Non-RKUD, dengan 91 persen di antaranya sudah menggunakan aplikasi transaksi keuangan Bankaltimtara. Meski progres signifikan, masih ada kendala mendasar: validasi saldo dana BOS, BOP PAUD, BOK, hingga pendapatan BLUD masih dilakukan manual. Selain itu, banyak pelaku usaha lokal belum memiliki rekening Bankaltimtara, sehingga pembayaran harus melalui kliring atau pemindahbukuan manual yang memakan waktu dan biaya.

Baca Lainnya :

• Generasi Muda Jadi Motor Ekonomi Kreatif di Kalimantan Utara0
• Bandara Nunukan Diproyeksikan Jadi Simpul Ekonomi dan Pertahanan Perbatasan0
• IHSG Hari Ini Menguat ke Level 8.421, Saham Perbankan Jadi Pendorong Utama0
• Pemkab Nunukan Tingkatkan Pengawasan Mutu Beras Jelang Penyaluran Bantuan Pangan 20250
• Transfer ke Daerah 2026 Turun, Pemkab Malinau Pastikan TPP ASN Tetap Diusulkan0

Kehadiran Agen BULAN diharapkan menjadi jembatan untuk membuka akses perbankan bagi kelompok usaha kecil, sehingga mereka dapat menikmati manfaat transaksi digital yang lebih cepat, aman, dan transparan.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan fondasi utama tata kelola pemerintahan modern. “Digitalisasi akan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Dari pembayaran tiket speedboat di Pelabuhan Kayan II hingga rekam medis digital, semua diarahkan menuju integrasi sistem yang lebih efisien,” ujarnya.

Dengan dukungan Bank Indonesia, OJK, Bankaltimtara, BPKP, dan Inspektorat, Pemkab Bulungan menargetkan terciptanya ekosistem keuangan daerah yang transparan sekaligus inklusif. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat laporan keuangan pemerintah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha kecil.

Jika sebelumnya digitalisasi keuangan daerah dipandang sebatas urusan administrasi, kini Bulungan menunjukkan bahwa inovasi ini dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Agen BULAN bukan hanya motor akuntabilitas, tetapi juga katalis inklusi keuangan yang mampu menghubungkan birokrasi dengan denyut ekonomi masyarakat.