TARAKAN – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, hingga kelapa sawit. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan, dengan janji dukungan anggaran dari pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tarakan Khairul menyampaikan bahwa pemerintah kota masih melakukan inventarisasi lahan, baik yang dimiliki Pemkot maupun lahan milik masyarakat. Inventarisasi dilakukan untuk memastikan lahan produktif dan tidak mengganggu kawasan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), hutan kota, maupun hutan mangrove.

“Pemerintah juga lagi inventarisasi lahan-lahan tidur. Kalau memungkinkan, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk perkebunan. Pengelolaannya bisa saja nanti melalui Perumda Agrobisnis agar tidak ada lahan menganggur,” jelas Khairul, Senin (29/09/2025).

Baca Lainnya :

• Mentan Andi Amran Tiga Hari Kunjungi Kaltara, Berikut Rangkaian Agendanya0
• APBD 2025, Pemprov Kaltara Percepat Belanja Modal0
• Disdukcapil Catat Penduduk Tarakan Bertambah 2.019 Jiwa per setengah tahun0
• Hadiah HUT Bulungan, Denda PBB Resmi Dihapus Mulai 1 Oktober 20250
• Produksi Jagung Kaltara Kuartal III 2025 Capai 83,55 Ton, Polda Dukung Ketahanan Pangan Nasional0

Menurut Khairul, inventarisasi ini penting karena luas lahan Pemkot Tarakan masih cukup signifikan, namun harus disesuaikan dengan fungsi ekologisnya. Selain itu, lahan masyarakat dari wilayah utara hingga timur kota juga akan didata agar bisa dimanfaatkan sesuai potensi komoditas.

“Kalau dilihat secara umum, hampir semua lahan cocok. Tinggal menyesuaikan varietas dan kondisi musim. Yang pasti, jangan sampai merusak hutan kota atau kawasan lindung,” tambahnya.

Dari hasil pengamatan awal, komoditas yang berpotensi dikembangkan di Tarakan adalah kelapa dan kopi. Sementara untuk kakao, pemerintah masih mempelajari varietas yang paling sesuai.

Khairul menegaskan, pemerintah daerah sudah mengusulkan data awal ke pemerintah pusat sesuai batas waktu yang diberikan. “Prinsipnya kita dukung program nasional, tapi tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan,” tutupnya.