TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2025. Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pemprov Kaltara terus melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan. Kami ingin memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan realisasi anggaran dapat meningkat sesuai target,” ujar Ingkong Ala, Jumat pekan lalu.

Menurutnya, fokus percepatan diarahkan pada proyek strategis berbasis belanja modal. Selain itu, pengetatan administrasi, monitoring berkala, serta percepatan validasi penerima bantuan sosial juga menjadi prioritas.

Baca Lainnya :

• Disdukcapil Catat Penduduk Tarakan Bertambah 2.019 Jiwa per setengah tahun0
• Hadiah HUT Bulungan, Denda PBB Resmi Dihapus Mulai 1 Oktober 20250
• Produksi Jagung Kaltara Kuartal III 2025 Capai 83,55 Ton, Polda Dukung Ketahanan Pangan Nasional0
• GEMA Tarakan Bersatu Kecewa atas Jawaban Pertamina EP Tarakan Field Terkait Transparansi CSR0
• IHSG Sepekan Naik 0,60 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Sentuh Rp14.888 Triliun0

“Batas waktu pengajuan proposal bantuan keuangan dari kabupaten dan kota juga kami tetapkan agar lebih tertib. Penyusunan standar teknis akan disiapkan supaya tidak ada perbedaan tafsir dalam penggunaan alokasi anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam rapat evaluasi realisasi APBD secara virtual, menyampaikan empat strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, percepatan realisasi APBD. Kedua, pengembangan inovasi pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat. Ketiga, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang daerah. Terakhir, mendorong keterlibatan swasta melalui kemudahan perizinan.

“Kami mengapresiasi gubernur yang sigap mengambil langkah nyata agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Bima.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pendapatan daerah dan belanja pemerintah. “Kita harus bekerja keras memaksimalkan realisasi belanja, karena posisinya masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” tegasnya.

Ingkong memastikan arahan tersebut segera diteruskan ke Gubernur Kaltara untuk ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah. Harapannya, percepatan belanja daerah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara.