TANJUNG SELOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara mengingatkan pentingnya perencanaan detail dan pemeliharaan infrastruktur dalam penyusunan anggaran pembangunan pemerintah provinsi. Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, yang menilai bahwa setiap proyek fisik harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang kuat serta kajian biaya–manfaat jangka panjang.

Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi fondasi untuk memastikan anggaran pembangunan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Setiap proyek harus direncanakan dengan cermat. Analisis biaya dan manfaat tidak boleh diabaikan karena menentukan keberlanjutan serta efektivitas penggunaan anggaran,” tegas Supaad.

Baca Lainnya :

• Komaruddin Tekankan Iklim Investasi, Keamanan, dan Infrastruktur0
• Dana Transfer Menurun, DPRD Kaltara Desak Langkah Pengamanan Fiskal dan Upaya Tambahan Anggaran0
• Demokrat Minta Pemprov Kaltara Pangkas Belanja Seremonial dan Program Tidak Esensial0
• Rapat Paripurna DPRD Kaltara: Pemprov Sampaikan Jawaban Fraksi Terkait Raperda RAPBD 20260
• DPRD Kaltara Soroti Kesiapan Job Fair 21–22 November: Pastikan Pekerja Lokal Jadi Prioritas0

Ia menyoroti masih adanya proyek yang membutuhkan tambahan biaya akibat lemahnya perencanaan awal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan dan menghambat percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan proses perencanaan agar setiap program memiliki dasar teknis yang jelas.

Selain aspek perencanaan, Supaad menekankan bahwa pemeliharaan infrastruktur wajib menjadi bagian integral dari pembangunan. Tanpa perawatan rutin, fasilitas publik seperti jalan, jembatan, serta sarana layanan masyarakat akan cepat mengalami kerusakan dan menuntut biaya perbaikan yang jauh lebih besar.

“Pemeliharaan bukan kegiatan tambahan. Itu adalah bagian penting untuk menjaga kualitas infrastruktur agar layanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pembangunan baru diselaraskan dengan strategi pemeliharaan aset yang sudah ada sehingga investasi pemerintah memberikan manfaat jangka panjang dan lebih tahan lama.

Supaad memastikan bahwa DPRD Kaltara akan tetap mengawal penyusunan anggaran pembangunan. Setiap keputusan, katanya, harus didasarkan pada data, kebutuhan riil, serta kajian teknis yang akurat.

“Tujuan kami sederhana: memastikan pembangunan berjalan efisien, terarah, dan benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.