TANJUNG SELOR — Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat tahun ini memicu keprihatinan di DPRD Kalimantan Utara. Anggota DPRD, Yancong, menilai penurunan tersebut berisiko mengganggu ritme pelaksanaan program pembangunan apabila tidak mendapat respons strategis dari pemerintah provinsi.

“Penurunan dana transfer ini bukan kondisi biasa. Ketergantungan daerah terhadap alokasi pusat masih cukup tinggi sehingga setiap koreksi akan berdampak langsung pada kapasitas fiskal dan kelancaran program,” ujar Yancong, dalam keterangan yang diterima, Senin.

Menurut Yancong, kondisi fiskal Kaltara belum sepenuhnya mandiri sehingga perlu langkah cepat dan terukur. Beberapa langkah yang ia tuntut antara lain memperkuat komunikasi dan lobi anggaran dengan kementerian teknis, merumuskan skema proteksi anggaran prioritas, serta menggali alternatif sumber pembiayaan.

Baca Lainnya :

• Pertumbuhan Ekonomi dan Bansos: Pilar Stabilisasi di Tengah Ketidakpastian0
• DPRD Kaltara Tegaskan Perusahaan Wajib Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal0
• Polda Kaltara & PT ENM Teken MoU Program Beasiswa untuk Tingkatkan SDM0
• Wagub Kaltara: Kaltara Berpeluang Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru0
• Polda Kaltara–PT Energi Nusa Mandiri Resmikan MoU Beasiswa untuk Calon PNPP0

“Peluang pembiayaan di tingkat nasional masih terbuka — kementerian dan lembaga sering menyediakan hibah, dana alokasi khusus, atau skema pembiayaan proyek. Pemerintah provinsi harus agresif mengajukan usulan yang matang agar Kaltara tidak kehilangan kesempatan,” sambung Yancong.

Lebih jauh ia menegaskan bahwa DPRD siap menjadi mitra aktif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurutnya, krusial untuk menyusun prioritas belanja yang menjaga kesinambungan layanan publik sekaligus menghindari penundaan proyek-proyek strategis.

Dalam rekomendasinya, DPRD juga mendorong Pemprov untuk:

• melakukan audit internal atas program yang belum efektif sehingga anggaran dapat dialihkan ke program prioritas;

• mempercepat pencairan sumber pendapatan asli daerah yang sah dan potensi penerimaan baru;

• menyiapkan skenario darurat anggaran untuk menjaga layanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur vital);

• memperkuat transparansi dan komunikasi publik agar masyarakat memahami langkah yang diambil.

Yancong menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa penurunan dana transfer harus dilihat sebagai momentum perbaikan strategi fiskal: “Ini saatnya kita memperkuat kapasitas pendanaan daerah, bukan sekadar menunggu alokasi pusat. Yang penting, pembangunan untuk masyarakat tidak boleh terhenti.”

Pemprov Kaltara sampai berita ini naik belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah konkret yang akan dilakukan. (adv)