TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa seluruh perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di wilayah Kaltara wajib memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Ia menyebut kebijakan tersebut bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi bentuk nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat setempat.

Achmad menilai keberadaan investasi harus menghadirkan manfaat langsung bagi warga di sekitar wilayah operasional. Salah satunya melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal yang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi perusahaan.

        “Perusahaan yang masuk ke daerah ini harus mengakomodasi masyarakat setempat. Artinya memberdayakan masyarakat kita untuk bisa bekerja,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• Polda Kaltara & PT ENM Teken MoU Program Beasiswa untuk Tingkatkan SDM0
• Wagub Kaltara: Kaltara Berpeluang Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru0
• Polda Kaltara–PT Energi Nusa Mandiri Resmikan MoU Beasiswa untuk Calon PNPP0
• Demokrat Minta Pemprov Kaltara Pangkas Belanja Seremonial dan Program Tidak Esensial0
• Rapat Paripurna DPRD Kaltara: Pemprov Sampaikan Jawaban Fraksi Terkait Raperda RAPBD 20260

Pertanyakan Kredibilitas Perusahaan yang Abaikan Aturan

Achmad menilai kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan tenaga kerja lokal juga menjadi indikator komitmen dan integritas. Ia menyebut perusahaan yang tidak menempatkan tenaga kerja lokal sebagai prioritas patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Bahkan, ia memberikan penilaian tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

           “Kalau tidak menggunakan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan, itu tandanya mereka tidak peduli,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan semacam itu layak dilabeli sebagai “perusahaan abal-abal” karena tidak menunjukkan kepedulian sosial maupun komitmen investasi yang sehat.

Minimal 20 Persen Harus Tenaga Kerja Lokal

Pemerintah daerah disebut telah menetapkan batas minimal tenaga kerja lokal yang wajib diserap oleh setiap perusahaan.    

        “Minimal 20 persen harus diserap perusahaan,” tegas Achmad.

Ia berharap perusahaan di Kaltara tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.