TANJUNG SELOR — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memangkas berbagai kegiatan seremonial dan belanja non-esensial dalam struktur APBD. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari pemborosan anggaran dan memperkuat alokasi terhadap sektor yang lebih strategis.

Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, mengatakan masih terdapat sejumlah pos belanja yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan perlu dievaluasi secara serius.

“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang berlebihan, dan program non-esensial harus dipangkas. Anggaran tidak boleh habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• Rapat Paripurna DPRD Kaltara: Pemprov Sampaikan Jawaban Fraksi Terkait Raperda RAPBD 20260
• Masalah Tunjangan Guru di Malinau Mengemuka, Komisi IV DPRD Kaltara Bergerak0
• DPRD Kaltara Soroti Kesiapan Job Fair 21–22 November: Pastikan Pekerja Lokal Jadi Prioritas0
• Ekonom Citi: Tambahan SAL Rp76 Triliun Perkuat Likuiditas dan Dorong Penyaluran Kredit0
• BI Pertahankan BI Rate 4,75 Persen di November 2025, Stabilkan Rupiah & Jaga Aliran Modal0

Dorongan Efisiensi di Tengah Kondisi Fiskal yang Ketat

Menurut Saleh, penghematan belanja konsumtif merupakan keharusan agar ruang fiskal tetap terjaga. Dengan efisiensi, pemerintah dapat mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan dan layanan dasar yang lebih mendesak.

Ia menambahkan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut keberanian pemerintah untuk mengambil langkah tegas.

“Pemprov harus berani tegas. Penghematan bukan pilihan, tapi keharusan,” serunya.

Dorongan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola anggaran daerah dan memastikan APBD lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.