NUNUKAN – Tuntutan masyarakat Krayan agar pemerintah pusat lebih serius memperhatikan pembangunan kawasan perbatasan kembali disuarakan di tingkat nasional. Melalui Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan, aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam rangkaian audiensi ke sejumlah lembaga strategis di Jakarta, seperti DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Jenderal Presidium DOB Krayan, Helmi Pudaaslikar, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen masyarakat perbatasan untuk memperjuangkan percepatan pembentukan Kabupaten Krayan.

“Di DPR kami diterima langsung oleh Pak Dedi Sitorus dari Komisi II DPR RI asal Kaltara, sedangkan di DPD aspirasi kami didengar oleh Pak Hasan Basri. Kami juga menyampaikan laporan kesiapan DOB Krayan kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, Pak Sumule Tumbo,” ungkap Helmi, Jumat (10/10/2025).

Baca Lainnya :

• Kemenkeu Setujui Rp150 Miliar, Gubernur Kaltara Siap Bangun Jembatan Malinau–Binuang0
• Perumda Tirta Alam Tarakan Segera Tambah Direksi, Sesuai Aturan Baru Pemerintah0
• Layanan Lumpur Tinja Jadi Inovasi Baru Tingkatkan Pendapatan Daerah0
• Wabup Tana Tidung Buka TMMD ke-126, Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan dan Jaga Semangat Gotong Royo0
• APBD Tertekan, Pemkot Tarakan Genjot PAD di Tengah Pemotongan Dana Pusat0

Dalam setiap pertemuan, Presidium menyerahkan dokumen resmi berisi aspirasi pembentukan Kabupaten Krayan, termasuk laporan kesiapan administratif dan rencana tata wilayah. Salah satu poin penting yang dibahas adalah penetapan Long Puak di Kecamatan Krayan Barat sebagai calon ibu kota kabupaten baru.

Helmi menambahkan, sebelum audiensi di tingkat pusat, pihaknya juga hadir dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada 23 September 2025, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kalimantan Utara, serta sejumlah kepala daerah dan presidium CDOB se-Kaltara.

“Kami menegaskan bahwa pembentukan Kabupaten Krayan bukan hanya soal administrasi, tapi tentang bagaimana negara benar-benar hadir di wilayah perbatasan. Masyarakat Krayan selama ini menjaga keutuhan NKRI di tengah keterbatasan akses dan fasilitas,” tegasnya.

Helmi menilai, keberadaan Kabupaten Krayan nantinya akan menjadi solusi strategis dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

“Ini bukan hanya sekadar pemekaran, tetapi langkah nyata menuju pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini setia menjaga tapal batas negara,” tutupnya.