BULUNGAN — Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman dan tidak terdampak dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat melaunching SAKTI IKD (Strategi Aktivasi dan Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital) sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan identitas kependudukan digital untuk mendukung pelayanan publik di Lingkungan Pemkab Bulungan. Kegiatan berlangsung di Gedung Inspektorat, Senin (24/11/25).

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga kesejahteraan aparatur sembari memastikan tata kelola anggaran berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Insya Allah TPP aman dan tidak terganggu. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• APBD Nunukan 2026 Resmi Diparipurnakan, DPRD Soroti Pemerataan Pembangunan Daerah0
• KUR dan Kredit Program Pemerintah Siap Take-Off pada 2026, Target Pembiayaan Naik Signifikan0
• Bulungan Gandeng IPB Perkuat Koridor Barat sebagai Kawasan Pangan Berkelanjutan0
• Dana Transfer Menurun, DPRD Kaltara Desak Langkah Pengamanan Fiskal dan Upaya Tambahan Anggaran0
• Pertumbuhan Ekonomi dan Bansos: Pilar Stabilisasi di Tengah Ketidakpastian0

Efisiensi Anggaran Tanpa Mengganggu TPP

Meski memastikan TPP tidak terpengaruh, Pemkab Bulungan tetap menerapkan beberapa langkah efisiensi anggaran pada 2026. Bupati menekankan bahwa setiap belanja pemerintah harus mengikuti prinsip prioritas dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Beberapa langkah efisiensi yang akan diterapkan antara lain:

• Pengurangan belanja rutin, termasuk pembatasan anggaran konsumsi pada kegiatan rapat.
  “Cukup air minum atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar Bupati.

• Pembatasan perjalanan dinas, dengan mempertimbangkan urgensi dan prioritas kegiatan.

• Penundaan sejumlah pengadaan, seperti kendaraan dinas yang masih layak pakai, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk belanja publik dan belanja modal.

Arah Anggaran 2026: Fokus pada Belanja Publik

Menurut Bupati Syarwani, pengalihan anggaran dari belanja internal menuju belanja publik merupakan langkah memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Kita melihat mana yang bisa ditunda dan mana yang harus didahulukan. Prinsipnya, efisiensi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan, dan lebih banyak anggaran kita dorong untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bulungan, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi hak-hak pegawai.