NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Senin (24/11). Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa bersama Wakil Ketua Ir. Arpiah dan Hj. Andi Mariyati, serta dihadiri anggota dewan, Forkopimda, dan perwakilan organisasi perangkat daerah.

Dalam nota pengantar yang disampaikan, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rancangan anggaran tersebut kini resmi masuk dalam tahapan pembahasan legislatif.

“Dokumen ini bagian dari mekanisme penganggaran yang akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Bulungan Gandeng IPB Perkuat Koridor Barat sebagai Kawasan Pangan Berkelanjutan0
• Dana Transfer Menurun, DPRD Kaltara Desak Langkah Pengamanan Fiskal dan Upaya Tambahan Anggaran0
• Pertumbuhan Ekonomi dan Bansos: Pilar Stabilisasi di Tengah Ketidakpastian0
• DPRD Kaltara Tegaskan Perusahaan Wajib Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal0
• Polda Kaltara & PT ENM Teken MoU Program Beasiswa untuk Tingkatkan SDM0

Irwan Sabri memaparkan enam prioritas utama pembangunan tahun 2026, meliputi:

1. Penurunan angka kemiskinan

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur

4. Penguatan ketahanan pangan

5. Kesiapsiagaan bencana

6. Reformasi birokrasi

Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap memperhitungkan evaluasi program tahun sebelumnya serta kondisi fiskal yang terbatas. Tantangan terbesar adalah tekanan pada struktur pendapatan daerah akibat turunnya Dana Transfer ke Daerah, terutama Dana Bagi Hasil.

Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen menjaga alokasi belanja pendidikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada peningkatan sarana prasarana sekolah dan pemenuhan layanan dasar. Sektor kesehatan juga menjadi prioritas melalui perluasan iuran BPJS bagi masyarakat penerima bantuan, peningkatan layanan, serta penguatan fasilitas kesehatan hingga kecamatan dan kawasan perbatasan.

Pada sisi lain, belanja infrastruktur dipusatkan pada sektor pelayanan dasar seperti akses air bersih, konektivitas antarwilayah, serta fasilitas publik yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nunukan.

Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa menyampaikan bahwa penyerahan nota pengantar APBD ini menandai dimulainya proses pembahasan teknis sebelum fraksi-fraksi memberikan pandangan umum.

“Selanjutnya pembahasan teknis akan dilakukan melalui komisi dan Badan Anggaran sesuai mekanisme yang berlaku,” tuturnya.

Namun demikian, ia menyebut masih ada sejumlah catatan kritis dari anggota DPRD mengenai pembangunan yang dinilai belum merata, terutama di desa-desa, pulau-pulau kecil, serta kawasan perbatasan yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam alokasi APBD 2026.

“Nanti dokumen pengantar ini kita rapatkan dan bahas secara rinci,” pungkasnya.

Rapat ditutup dengan penyerahan resmi dokumen Ranperda APBD 2026 dari Bupati kepada pimpinan DPRD, menandai dimulainya tahap pembahasan intensif sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.