JAKARTA — Pemerintah memastikan seluruh skema kredit program siap melesat pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat pembiayaan usaha produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap menjadi instrumen utama dalam membuka akses permodalan bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Menjelang akhir 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp240,09 triliun atau 83,77% dari target Rp286,61 triliun. Dana tersebut mengalir ke 4,07 juta pelaku UMKM, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap terkendali di 2,18% per 31 Oktober 2025.

“Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru hampir tercapai 100% dan sebanyak 1,17 juta debitur berhasil naik kelas. Ini bukti bahwa KUR bukan hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga mendorong usaha produktif tumbuh,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Baca Lainnya :

• Pertumbuhan Ekonomi dan Bansos: Pilar Stabilisasi di Tengah Ketidakpastian0
• Hilirisasi Timah: Strategi Geopolitik dan Ekonomi Indonesia di Era Teknologi0
• Bank Permata Mulai Turunkan Suku Bunga Kredit Modal Usaha Seiring Relaksasi Kebijakan BI0
• Bank Mandiri Dinobatkan Sebagai Indonesia Best Transaction Bank 2025 Berkat Transformasi Digital0
• Wagub Kaltara: Kaltara Berpeluang Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru0

Dari sisi produksi, penyaluran KUR mencatat kinerja kuat dengan porsi 60,7%, melampaui target 60%. Pemerintah menilai pencapaian tersebut menjadi pondasi penting untuk memperkuat rantai pasok dan menciptakan lapangan kerja. Hingga akhir 2025, KUR diperkirakan menstimulasi penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang berarti setiap debitur KUR berkontribusi pada terciptanya empat lapangan kerja baru.

Arah Kebijakan Baru KUR 2026

Untuk menjawab kebutuhan pembiayaan produktif yang terus meningkat, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 2026 sebesar Rp295 triliun atau disesuaikan dengan ruang fiskal. Sementara itu, porsi pembiayaan sektor produksi akan ditingkatkan menjadi minimal 65%.

Dalam kebijakan baru tersebut, pemerintah menyiapkan relaksasi besar, antara lain:

• Suku bunga flat 6% per tahun untuk seluruh sektor produktif

• Penghapusan batas frekuensi akses KUR

• Perluasan relaksasi dari sektor 4P (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan) ke industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, dan seluruh sektor ekonomi produktif lainnya

“Dengan tanpa batasan frekuensi akses KUR dan suku bunga tetap 6%, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas,” kata Airlangga.

Pemerintah juga akan mendistribusikan target debitur baru dan debitur graduasi kepada masing-masing penyalur KUR untuk menjaga kualitas penyaluran.

Inovasi Pembiayaan: KUR Berbasis Kekayaan Intelektual

Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan produktif, pemerintah memperkenalkan KUR berbasis kekayaan intelektual (KI) yang memungkinkan KI menjadi agunan tambahan. Pada 2026, KUR berbasis KI di sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp10 triliun, guna mendukung pertumbuhan startup kreatif berbasis aset tak berwujud.

Termasuk di dalam tindak lanjutnya, pemerintah tengah merumuskan revisi Peraturan Menko Perekonomian terkait pedoman pelaksanaan KUR, yang akan menjadi dasar pelaksanaan penyaluran kredit program tahun depan.

Kredit Program Lain Juga Didongkrak

Selain KUR, pemerintah memperluas manfaat berbagai skema kredit program:

1. Kredit Alsintan

• Realisasi: Rp59,11 miliar

• Debitur: 84 pelaku usaha

• Potensi serapan kerja: 168 orang

• Target plafon 2026: Rp300 miliar

2. Krediʈ Industri Padat Karya (KIPK)

• Target penyaluran 2026: Rp500 miliar

3. Kredit Program Perumahan (KPP)

• Realisasi 2025: Rp492,13 miliar untuk 245 debitur

• Potensi penyerapan kerja: 1.225 orang

• Target 2026: Rp36 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah

Airlangga menegaskan bahwa seluruh ekosistem kredit program ini akan menjadi motor penting bagi transformasi ekonomi nasional.

“Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, kami yakin kredit program pemerintah akan menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

(*)