TARAKAN – Gerakan Aliansi Masyarakat (GEMA) Tarakan Bersatu menyampaikan kekecewaannya atas balasan surat dari PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field cq. SKK Migas. Surat bernomor 431/PHI82350/2025-S9 yang diterima . . .
Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan kinerja positif pasar saham pada perdagangan pekan 22–26 September 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan naik 0,60 persen menjadi 8.099,33 dari . . .
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda Litbang) tengah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Roadmap . . .
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk memeriksa jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) lainnya setelah mendalami keterangan dari Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dalam kasus . . .
TARAKAN – Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, menegaskan bahwa status Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukanlah jaminan untuk bisa . . .
NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan kembali melanjutkan langkah advokasinya ke tingkat pusat dengan mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia. Tujuannya jelas: mendesak pemerintah pusat segera mengaktifkan . . .
Jakarta – Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Utara (Kaltara), Bustan, menilai konsep pajak kampung halaman yang diterapkan di Jepang layak untuk dipelajari dan berpotensi diadaptasi di Kaltara. Gagasan . . .
NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) . . .
TARAKAN – Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tarakan memastikan tidak ada pelatihan kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 2025. Hal ini terjadi akibat . . .
TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Jusuf SK, Tarakan, menegaskan bahwa terdapat 144 jenis penyakit yang tidak dapat ditangani langsung di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kebijakan ini mengacu pada aturan . . .
