NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan kembali melanjutkan langkah advokasinya ke tingkat pusat dengan mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia. Tujuannya jelas: mendesak pemerintah pusat segera mengaktifkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang hingga kini masih mangkrak meski bangunannya telah lama rampung.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, didampingi anggota DPRD lainnya yakni Hamsing, Andi Yakub, Hasbi, dan H. Syarifudin. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Tenaga Ahli Madya KSP RI Brigjen TNI (Purn) Werdi Widodo, Tenaga Ahli Madya KSP RI Theofransus Litaay, serta Tenaga Ahli Muda KSP RI Muhammad Afit Khomsani.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Nunukan menegaskan bahwa keberadaan PLBN Sebatik seharusnya sudah menjadi solusi mobilitas masyarakat di perbatasan. Namun faktanya, hingga kini warga masih harus menempuh jalur tidak resmi atau melalui Pelabuhan Nunukan untuk menuju Tawau, Malaysia.

Baca Lainnya :

• Pj Sekda Kaltara: Konsep Pajak Kampung Halaman Jepang Bisa Jadi Inspirasi untuk Tingkatkan PAD0
• DPMPTSP Kaltara dan Nunukan Dorong Kepatuhan Dunia Usaha0
• Tarakan Kehilangan Program Pelatihan Kerja, Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab0
• 144 Penyakit Tak Bisa Ditangani di IGD, RSUD Tarakan Soroti Kesiapan Puskesmas0
• Layanan Air Bersih Jadi Sorotan, DPRD Tarakan Tekankan Perbaikan PDAM0

“Bangunan PLBN sudah selesai, tetapi tak kunjung difungsikan. Akibatnya, biaya logistik membengkak, perdagangan lintas batas tidak efisien, dan aktivitas nonformal justru semakin marak. Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi juga soal martabat negara di perbatasan,” tegas Andi Yakub, anggota DPRD Nunukan.

DPRD Nunukan menilai bahwa PLBN Sebatik harus segera difungsikan tidak hanya sebagai pintu lintas batas, tetapi juga sebagai pusat perdagangan resmi. Usulan lain yang mereka sampaikan meliputi:

• Pengembangan pasar perbatasan dan gudang logistik resmi.

• Penyediaan fasilitas pendukung perdagangan dan transportasi.

• Penerapan Kartu Identitas Tunggal Perbatasan untuk menekan praktik dwi kewarganegaraan.

• Penyederhanaan aturan Pas Lintas Batas (PLB) agar lebih mudah namun tetap legal.

• Pembangunan jalan strategis serta sarana transportasi laut dan udara menuju PLBN.

“Ini adalah aspirasi nyata masyarakat Sebatik yang ingin PLBN menjadi pintu resmi, pusat ekonomi legal, sekaligus benteng pertahanan NKRI,” ujar Hamsing, anggota DPRD lainnya.

Pulau Sebatik merupakan wilayah strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Dengan berfungsinya PLBN Sebatik, masyarakat berharap akses resmi lintas batas terbuka, aktivitas ekonomi semakin berkembang, dan posisi Indonesia di garis depan perbatasan semakin kuat.

DPRD Nunukan menegaskan, pengaktifan PLBN Sebatik bukan sekadar kebutuhan lokal, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kedaulatan dan wibawa negara di kawasan perbatasan.