Jakarta – Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Utara (Kaltara), Bustan, menilai konsep pajak kampung halaman yang diterapkan di Jepang layak untuk dipelajari dan berpotensi diadaptasi di Kaltara.

Gagasan tersebut ia sampaikan usai menghadiri Seminar Internasional Jepang-Indonesia bertema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Baca Lainnya :

• DPMPTSP Kaltara dan Nunukan Dorong Kepatuhan Dunia Usaha0
• Tarakan Kehilangan Program Pelatihan Kerja, Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab0
• 144 Penyakit Tak Bisa Ditangani di IGD, RSUD Tarakan Soroti Kesiapan Puskesmas0
• Layanan Air Bersih Jadi Sorotan, DPRD Tarakan Tekankan Perbaikan PDAM0
• Bangunan Pasar Buah di Tanjung Selor Belum Ditempati, Pemkab Cari Solusi0

Menurut Bustan, konsep pajak ini memberi kesempatan bagi masyarakat asal daerah yang tinggal di luar, untuk tetap berkontribusi terhadap pembangunan di kampung halamannya.

“Pajak kampung halaman ini menarik untuk didalami. Orang Kaltara yang tinggal di luar daerah bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disalurkan kepada Pemprov Kaltara. Konsep ini sudah terbukti sukses di Jepang,” jelas Bustan.

Ia mencontohkan keberhasilan penerapan di Hokkaido, Jepang, yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Meski begitu, Bustan menegaskan bahwa implementasi di Indonesia tetap membutuhkan payung hukum dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Bustan menyebutkan bahwa regulasi menjadi kunci utama agar konsep ini bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di Kaltara.

“Kita tentu perlu pendampingan dari Kemendagri untuk memastikan aturan mainnya. Di Jepang, kontribusi dari program ini meningkat ribuan persen. Saya rasa hal ini sangat potensial untuk diimplementasikan di Kaltara,” katanya.

Selain sebagai alternatif peningkatan PAD, pajak kampung halaman juga dapat menjadi langkah inovatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani, menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, Jepang bisa menjadi contoh nyata bagaimana fiskal daerah diperkuat melalui partisipasi masyarakat perantauan.

“Kita belajar dari beberapa kota di Jepang yang sudah sukses membangun fiskal daerah. Harapannya, program serupa dapat diadaptasi di Kaltara untuk memperkuat keuangan daerah,” tutur Rahman.