JAKARTA — Pemerintah resmi menunda pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang sebelumnya dijadwalkan pada Jumat, 21 November 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam konferensi pers di kantor Kemenaker, Kamis (20/11/2025).

Menurut aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, penetapan UMP semestinya dilakukan setiap tanggal 21 November. Namun, tahun ini pemerintah memilih untuk tidak mengikuti jadwal tersebut.

Dampak Putusan MK 168/2023

Yassierli menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena pemerintah sedang menyelesaikan regulasi baru berupa PP sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023. Regulasi baru itu akan mengubah mekanisme penetapan upah minimum secara menyeluruh.

Baca Lainnya :

• Masyarakat Krayan Waspada: Kerusakan Jalan Mulai Muncul, Pemerintah Diminta Bergerak Cepat0
• Setoran Opsen Samsat Capai Rp17 Miliar, PKB Dominasi Pendapatan Daerah Tarakan0
• Tim Percepatan DOB Kota Tanjung Selor Temui Bupati Bulungan, Bahas Arah Baru Usulan Pemekaran0
• DPRD Nunukan Perketat Usulan Program OPD 2026, Prioritaskan Dampak Nyata ke Masyarakat0
• Komaruddin Tekankan Iklim Investasi, Keamanan, dan Infrastruktur0

“Kita ingin menindaklanjuti putusan MK nomor 168 tahun 2023 secara komprehensif,” tegas Menaker.

Salah satu poin utama dari putusan MK adalah amanat mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara lebih detail dan terukur. Pemerintah kini membentuk tim khusus untuk merumuskan perhitungan KHL yang lebih realistis di tiap wilayah.

Tidak Ada Lagi Kenaikan Upah Berbentuk Angka Seragam

Menaker juga menepis spekulasi yang beredar mengenai besaran kenaikan UMP tahun 2026. Ia menegaskan bahwa pola penetapan upah tidak lagi menggunakan angka kenaikan tunggal seperti sebelumnya.

“Kalau ada berita naiknya sekian persen, itu bukan arah yang kita tuju. Ke depan, bentuknya diatur dalam PP baru,” jelasnya.

Pemerintah ingin mengatasi disparitas antardaerah dengan membangun formulasi upah yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Dewan Pengupahan Daerah Diberi Kewenangan Lebih Besar

Dalam konsep mekanisme baru, peran Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten akan diperkuat. Dewan akan diberi ruang lebih luas untuk mengkaji, menghitung, dan mengusulkan besaran upah sesuai karakteristik ekonomi di wilayah masing-masing.

“Ini juga selaras dengan amanat MK untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan,” tambahnya.

Tidak Lagi Terikat Tenggat 21 November

Dengan penyusunan aturan baru, pemerintah tidak lagi terikat dengan ketentuan tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021.

“Artinya kita tidak terikat dengan tanggal 21 November,” tegas Yassierli.

Ia meminta publik bersabar hingga seluruh proses perumusan rampung dan regulasi siap diteken Presiden Prabowo Subianto.

Aturan Masih dalam Bentuk Draft

Yassierli menyampaikan bahwa PP baru saat ini masih berupa draft. Mulai Senin mendatang, Kementerian Ketenagakerjaan dijadwalkan menggelar sarasehan bersama seluruh kepala dinas tenaga kerja untuk membahas model indeks upah (alpha range) yang tidak lagi terpaku pada angka tunggal.

“Kita berharap tidak ada lagi kesenjangan antar kota dan kabupaten. Waktu pengumumannya akan segera kami sampaikan,” tutupnya.

Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap penetapan UMP 2026 dapat lebih adil, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus kondisi ekonomi daerah.