TANJUNG SELOR,  — Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara kembali meningkat. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara, sebanyak 42.570 jiwa atau 5,54 persen dari total penduduk kini tergolong miskin. Angka ini naik 1.460 jiwa dibandingkan September 2024 lalu yang tercatat 41.110 jiwa (5,38 persen).

Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai, menyampaikan data ini dalam rilis resmi bertajuk “Kemiskinan Maret 2025” yang digelar pada Jumat (25/7). Ia menegaskan bahwa kenaikan terjadi merata di dua wilayah, yakni perkotaan dan perdesaan.

“Jumlah maupun persentase penduduk miskin di kedua wilayah mengalami peningkatan. Ini menandakan tekanan ekonomi belum mereda, terutama di kelompok masyarakat rentan,” ujar Mas’ud.

Baca Lainnya :

• Kesepakatan Batas Indonesia–Malaysia Diresmikan, Perbatasan Siap Dibangun0
• PKBM Tarakan Luluskan Ratusan Peserta, Disdik Tekankan Peningkatan Kualitas0
• TNI-Polri Gelar Olahraga Bersama di Tana Tidung, Pererat Soliditas dan Sinergi0
• Gandeng Unhas, Pemkab Nunukan Buka Jalur Afirmasi Tahun 20250
• Perkara Sabu 74 Kg Daniel Costa Divonis 20 Tahun, Terdakwa Widi dan Ari Divonis Seumur Hidup0

Meski secara jumlah penduduk miskin lebih banyak tinggal di wilayah kota, namun dari sisi persentase, desa masih mencatatkan angka lebih tinggi. Data BPS menunjukkan, penduduk miskin di perkotaan naik dari 25.060 jiwa menjadi 25.560 jiwa. Persentasenya meningkat dari 5,07 persen menjadi 5,27 persen, atau naik 0,2 persen poin.

Sementara di perdesaan, jumlahnya naik dari 16.050 jiwa menjadi 17.010 jiwa, dengan persentase meningkat dari 5,96 persen menjadi 5,98 persen. Kenaikannya memang hanya 0,02 persen poin, namun tetap mencerminkan kondisi perdesaan yang lebih rentan terhadap kemiskinan.

“Ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di desa masih menjadi tantangan utama yang belum teratasi,” kata Mas’ud.

Faktor lain yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin adalah peningkatan nilai Garis Kemiskinan, yaitu ambang batas pengeluaran minimum per kapita per bulan. Pada Maret 2025, Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp884.970, naik 0,98 persen dari September 2024 sebesar Rp876.375.

Garis Kemiskinan ini terdiri dari dua komponen: makanan dan non-makanan. Komponen makanan masih mendominasi, dengan kontribusi sebesar 73,58 persen terhadap total pengeluaran minimum. Sisanya, 26,42 persen berasal dari kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, sandang, dan layanan kesehatan.

Selain itu, BPS juga mengungkap bahwa nilai Garis Kemiskinan di kota lebih tinggi dibandingkan desa. Per Maret 2025, Garis Kemiskinan di perkotaan mencapai Rp921.520, sedangkan di perdesaan hanya Rp829.827.

“Selisih ini menggambarkan kenyataan bahwa biaya hidup di kota memang lebih tinggi. Kenaikan harga kebutuhan pokok ikut memperburuk kondisi rumah tangga miskin,” jelas Mas’ud.

Melihat tren ini, BPS menekankan perlunya kebijakan sosial yang lebih tajam dan responsif, khususnya dalam merespons inflasi serta karakteristik wilayah. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mendorong lebih banyak rumah tangga ke dalam kemiskinan, terutama di daerah yang daya tahannya lemah.

“Perbedaan karakteristik kota dan desa mesti jadi perhatian dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan,” tambah Mas’ud.

INFOGRAFIS - Profil Kemiskinan Maret 2025 di Kaltara

- Total penduduk miskin: 42.570 jiwa
- Persentase kemiskinan: 5,54%
- Kenaikan dibanding Sept 2024: 1.460 jiwa    
Garis Kemiskinan:
  - Kota: Rp 921.520
  - Desa: Rp 829.827
Kontribusi pengeluaran:
  - Makanan: 73,58%
  - Non-Makanan: 26,42%