MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Kalimantan Utara, menargetkan kenaikan tajam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
Berdasarkan dokumen resmi, total PAD diproyeksikan melonjak dari Rp78,16 miliar menjadi Rp127,88 miliar — atau meningkat sekitar 63 persen dari target awal.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada sektor retribusi daerah, yang naik dari Rp2,38 miliar menjadi Rp43,63 miliar. Lonjakan tersebut setara dengan peningkatan lebih dari 1.600 persen, dan menjadi pendorong utama naiknya total PAD tahun ini.

Sementara itu, pajak daerah juga mencatatkan pertumbuhan stabil, dari Rp24,32 miliar menjadi Rp27,02 miliar, bertambah sekitar Rp2,69 miliar dibandingkan target semula.
Kategori lain-lain PAD yang sah turut memberikan kontribusi positif, naik dari Rp47,83 miliar menjadi Rp54,05 miliar, atau bertambah sekitar Rp6,21 miliar sepanjang tahun berjalan.

Baca Lainnya :

• Bulungan Raih Penghargaan ISNA 2025, Bukti Komitmen terhadap Ekonomi Hijau dan Lingkungan Berkelanju0
• OJK Catat 77,78 Persen Perusahaan Asuransi Penuhi Ekuitas Minimum 20260
• Pemkab Bulungan Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Pembangunan Hijau0
• Ekspor Kaltara Turun 50 Persen, Sektor Tambang Jadi Faktor Utama0
• SMK di Kalimantan Utara Bersiap Jalankan Pola BLUD Tahun 20260

Sebaliknya, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan. Targetnya turun dari Rp3,62 miliar menjadi Rp3,18 miliar, atau berkurang sekitar Rp439 juta dibandingkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, tambahan PAD sebesar Rp49,71 miliar ini diharapkan mampu memperkuat struktur pendapatan daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal Pemkab Malinau dalam mendanai program pembangunan prioritas.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan peningkatan PAD yang dinilai sebagai langkah penting menuju kemandirian keuangan daerah.

“DPRD mendukung langkah pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD secara bertahap dan terukur, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta kondisi ekonomi Malinau,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat serta memperkuat pondasi ekonomi lokal.

“Kemandirian fiskal menjadi kunci agar pembangunan di Malinau lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.