TANA TIDUNG, – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja konstruksi. Hal ini diwujudkan melalui dukungan terhadap penerapan sistem pelaporan berbasis elektronik bernama E-Jakon (Elektronik Jasa Konstruksi).

Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan khusus sektor jasa konstruksi yang dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Tana Tidung, Selasa lalu.

Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, yang hadir membuka acara tersebut, menyampaikan pentingnya integrasi sistem pengawasan proyek dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama di sektor jasa konstruksi yang tergolong rawan risiko kerja.

Baca Lainnya :

• Dorong Deteksi Dini, Pemerhati HIV/AIDS Anjurkan VCT untuk ASN dan Honorer di Kaltara0
• Pemkab Malinau Dukung Penuh Pendirian SPPG dari Polda Kaltara0
• DPMD Malinau Buka Seleksi Desa Sarjana, Fokus Tenaga Kesehatan dan Teknik0
• Jalan Rusak Diperbaiki, Pengaspalan Terganggu Akibat Hujan0
• RPJMD 2025–2029 Resmi Disahkan, DPRD dan Pemkab Bulungan Sepakati Arah Pembangunan0

“Kami mendukung penuh implementasi sistem E-Jakon dan program BPJS Ketenagakerjaan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan kerja dan hak-hak pekerja konstruksi, termasuk yang berada di proyek skala kecil,” ujarnya.

Aplikasi E-Jakon Dorong Transparansi

E-Jakon dirancang sebagai sistem pelaporan proyek konstruksi yang mewajibkan kontraktor dan pelaksana proyek melaporkan data kegiatan, jumlah tenaga kerja, serta status kepesertaan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Sabri, sistem ini tidak hanya bertujuan mengawasi progres proyek secara administratif, tetapi juga sebagai alat penguat komitmen terhadap aspek perlindungan pekerja.

“Kita ingin pelaporan proyek tidak hanya fokus pada capaian fisik dan keuangan, tapi juga bagaimana perlindungan terhadap pekerjanya dijamin,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antarperangkat daerah sangat penting agar sistem ini berjalan optimal. Dinas PUPR, Disnaker, DPMPTSP, serta Inspektorat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan terpadu.

Sinergi Lintas Sektor

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Bulungan, Kejaksaan Negeri Bulungan, dan sejumlah pejabat teknis dari sektor infrastruktur, perizinan, dan ketenagakerjaan.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa E-Jakon merupakan alat bantu yang efektif untuk memastikan para pekerja di sektor konstruksi terlindungi secara hukum dan sosial.

Sementara itu, Kejaksaan menegaskan pentingnya aspek kepatuhan hukum dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, termasuk perlindungan terhadap pekerja yang terlibat.

Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan seluruh pelaku jasa konstruksi di Tana Tidung dapat lebih tertib dalam administrasi ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas proyek secara keseluruhan.