KALTARA – Pemerhati HIV/AIDS Kalimantan Utara, Roniansyah, S.K.M., mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menerapkan pemeriksaan Voluntary Counseling and Testing (VCT) secara menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga honorer di lingkungan pemprov.

Menurut Roniansyah, usulan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam menekan angka penyebaran HIV/AIDS yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di wilayah Kaltara.

“Pemeriksaan VCT penting untuk memastikan bahwa jajaran aparatur negara terbebas dari infeksi HIV. Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga lingkungan kerja yang sehat,” jelas Roniansyah, Rabu (30/7/2025).

Baca Lainnya :

• Pemkab Malinau Dukung Penuh Pendirian SPPG dari Polda Kaltara0
• Jadwal Lengkap Speedboat Reguler Rute Tarakan-Malinau Rabu 30 Juli 20250
• DPMD Malinau Buka Seleksi Desa Sarjana, Fokus Tenaga Kesehatan dan Teknik0
• Jalan Rusak Diperbaiki, Pengaspalan Terganggu Akibat Hujan0
• QRIS Tak Hanya di Dalam Negeri, Kini Bisa Digunakan di Luar Negeri0

Ia menekankan bahwa tes VCT bersifat sukarela dan dilakukan atas dasar kesadaran pribadi. Meski tidak ada unsur paksaan, ia berharap seluruh pegawai memiliki kesadaran tinggi untuk ikut serta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.

Tes VCT Bersifat Rahasia dan Dilindungi

Roniansyah juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan VCT tidak hanya bersifat sukarela, namun juga dijamin kerahasiaannya. Konselor atau tenaga medis yang terlibat wajib menjaga privasi hasil pemeriksaan.

“Rahasia pasien dijamin oleh petugas kesehatan. Tidak perlu takut atau malu untuk menjalani tes, karena ini menyangkut hak atas kesehatan dan perlindungan diri,” tegasnya.

Kasus HIV/AIDS Masih Seperti Fenomena Gunung Es

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa hingga kini penanganan HIV/AIDS di Kaltara belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi, sehingga angka prevalensi yang ada diyakini hanya mewakili sebagian kecil dari kasus sesungguhnya.

Evaluasi Kinerja KPA Kaltara Juga Disarankan

Selain mendorong pelaksanaan tes VCT secara menyeluruh, Roniansyah juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kaltara. Ia menilai perlu ada penguatan peran dan fungsi KPA sebagai ujung tombak dalam penanggulangan HIV/AIDS.

“KPA harus aktif turun ke lapangan, bukan hanya administratif. Koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung di masyarakat sangat dibutuhkan agar program pencegahan benar-benar berjalan,” pungkasnya.