TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan saat memberikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2025 di DPRD Kaltara.

Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) harus dikelola lebih kreatif, tidak hanya bergantung pada retribusi maupun pajak. Penguatan sektor produktif, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi masyarakat menjadi salah satu strategi yang akan dioptimalkan.

“Kami sependapat bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat harus dikurangi. Pemprov Kaltara berkomitmen mengoptimalkan PAD secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Zainal, Kamis (28/8/2025).

Baca Lainnya :

• Wagub Ingkong Fokus Atasi Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Utara0
• Hingga Semester Pertama, Realisasi APBD Bulungan 2025 Baru Terserap 25,89 Persen0
• Rancangan APBD-P Nunukan 2025 Turun 5,20 Persen, Pemkab Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan0
• Danantara Siapkan Proyek Ubah Sampah Jadi Energi, Gandeng Pihak Swasta0
• Ribuan Buruh Demo di DPR, Desak Kenaikan Upah & Penghapusan Pajak THR0

Menanggapi kritik soal belanja operasional yang masih besar, Zainal menegaskan pemerintah daerah tetap mengarahkan anggaran untuk program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pemenuhan mandatory spending tetap kami jalankan sesuai amanat undang-undang, termasuk alokasi 20 persen untuk pendidikan, 40 persen untuk infrastruktur, 0,9 persen untuk pengawasan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” jelasnya.

Selain itu, Zainal menegaskan Pemprov Kaltara tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan daerah. Setiap program, katanya, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltara.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Itu menjadi komitmen utama pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)

Penulis : Budiman