NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyampaikan Nota Keuangan terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Rabu (27/8/2025).

Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp1,993 triliun kini mengalami penyesuaian menjadi Rp1,889 triliun, atau turun sekitar 5,20 persen.

“Penurunan ini terjadi karena adanya dinamika di lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal kebijakan umum APBD. Namun, belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung kepentingan masyarakat serta sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi,” ungkap Hermanus.

Baca Lainnya :

• Danantara Siapkan Proyek Ubah Sampah Jadi Energi, Gandeng Pihak Swasta0
• Ribuan Buruh Demo di DPR, Desak Kenaikan Upah & Penghapusan Pajak THR0
• Pariwisata Kaltara Menggeliat, Hunian Hotel Berbintang Tembus 49,55 Persen0
• Golkar Dukung Efisiensi Anggaran dalam APBD Perubahan 20250
• Rocky Gerung Dijadwalkan Hadir di Kaltara Awal September0

Meski pendapatan mengalami penurunan, belanja daerah justru tercatat naik tipis dari Rp2,143 triliun menjadi Rp2,148 triliun, atau meningkat sekitar 0,25 persen.
Menurut Hermanus, penyesuaian ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, pergeseran anggaran antar kegiatan, hingga penyesuaian target kinerja dan lokasi sasaran pembangunan.

“Kita tidak bisa terpaku pada asumsi awal. Perubahan ini diperlukan agar pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga mengalami perubahan. Semula diproyeksikan Rp150 miliar, namun setelah hasil audit BPK, angkanya bertambah menjadi Rp259 miliar, atau naik sekitar 72,72 persen.

Hermanus menegaskan, meskipun ruang fiskal semakin terbatas, Pemkab Nunukan berkomitmen menjaga keseimbangan anggaran.

“APBD adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penurunan pendapatan memang menjadi tantangan, tetapi melalui efisiensi serta kerja sama antara eksekutif dan legislatif, kami pastikan program prioritas tetap terlaksana,” tegasnya.