TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara menyatakan dukungan terhadap prinsip Spending Better dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Prinsip ini menekankan efisiensi dan penajaman prioritas pada belanja daerah, meskipun total anggaran mengalami penurunan sebesar 5,39 persen atau setara Rp480,10 miliar.

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kaltara, Anggota Fraksi Golkar, Anto Bolokot, menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak positif sesuai dengan arah pembangunan daerah.

“Ini bukan langkah mundur, melainkan strategi konsolidasi dan rasionalisasi anggaran yang bijaksana. Justru kami harap efisiensi ini bisa mendorong inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Anto.

Baca Lainnya :

• Rocky Gerung Dijadwalkan Hadir di Kaltara Awal September0
• Tingkatkan Kapasitas Relawan, PMI Kaltara Gelar Pelatihan Pertolongan Pertama0
• Menaker: Tuntutan Buruh Naikkan Upah Minimum 10,5 Persen Masih Dikaji0
• Pemkot Tarakan Suntik Rp4,5 Miliar, Pasar Modern Sebengkok Kembali Digarap0
• Oracle Pertimbangkan Bangun Pusat Cloud di Batam, Nilai Investasi Capai Miliaran Dolar0

Fraksi Golkar juga menyoroti adanya peningkatan signifikan pada belanja tidak terduga yang naik dari Rp25 miliar menjadi Rp41,75 miliar. Selain itu, dana bagi hasil ke kabupaten/kota serta desa ikut bertambah sebesar 1,53 persen. Menurut Anto, kebijakan ini sejalan dengan semangat Golkar yang konsisten membangun dari desa sebagai fondasi pemerataan pembangunan.

Pada sisi pendapatan daerah, Fraksi Golkar mencatat adanya kenaikan sebesar 2,55 persen atau Rp75,03 miliar. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 5,47 persen atau Rp100,95 miliar.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 5,95 persen. Fraksi Golkar menilai hal ini sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap kondisi makroekonomi dan dinamika ekonomi yang terjadi sepanjang tahun berjalan.

Secara umum, Fraksi Golkar menilai kebijakan dalam APBD Perubahan 2025 tetap konsisten dengan tema fiskal nasional, yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Alokasi anggaran meski mengalami penyesuaian, tetap diarahkan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan program unggulan Partai Golkar,” jelas Anto.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi Golkar akhirnya menyetujui dan menerima Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.