TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan utara Indonesia.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, meski angka kemiskinan di Kaltara menunjukkan tren penurunan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama kemiskinan ekstrem, ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan akses layanan dasar di daerah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.

Baca Lainnya :

• Hingga Semester Pertama, Realisasi APBD Bulungan 2025 Baru Terserap 25,89 Persen0
• Rancangan APBD-P Nunukan 2025 Turun 5,20 Persen, Pemkab Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan0
• Danantara Siapkan Proyek Ubah Sampah Jadi Energi, Gandeng Pihak Swasta0
• Ribuan Buruh Demo di DPR, Desak Kenaikan Upah & Penghapusan Pajak THR0
• Pariwisata Kaltara Menggeliat, Hunian Hotel Berbintang Tembus 49,55 Persen0

“TKPKD memiliki peran penting sebagai forum koordinasi lintas sektor. Kita ingin setiap program pengentasan kemiskinan lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Ingkong Ala.

Ia menekankan, penanganan kemiskinan bukan hanya isu lokal, tetapi juga menjadi prioritas nasional hingga agenda global melalui pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Strategi yang ditekankan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta menekan jumlah kantong kemiskinan,” jelasnya.

Ingkong berharap rapat ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun fondasi transformasi Kaltara.

“Mari kita maksimalkan seluruh potensi agar pembangunan di Kaltara selaras dengan arah kebijakan nasional. Dengan begitu, Kaltara sebagai beranda depan NKRI bisa tumbuh maju, makmur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Budiman