TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kehutanan menggelar rapat penyusunan dan pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Nur Laila, mengatakan forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana reboisasi dilakukan sesuai dengan aturan dan memberikan dampak nyata bagi pelestarian hutan serta pembangunan daerah.

“Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sisa DBH DR di wilayah Kaltara agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Infrastruktur Minim, Jadi Sorotan dalam Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Malinau0
• Pendapatan Bulungan Turun, Bupati Syarwani Dorong Efisiensi dan Inovasi PAD0
• Pusat Kebudayaan Nusantara Akan Dibangun di IKN, Berdiri di Atas Lahan 33,38 Hektar0
• Karya Kreatif Benuanta 2025 Bukukan Transaksi Rp3,49 Miliar, Perkuat Ekosistem UMKM Digital KALTARA0
• Kaltara Toreh Prestasi di Bidang Keamanan Siber, Terima Penghargaan dari BSSN0

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta unsur pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara. Pertemuan ini juga menjadi ajang memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga.

Nur Laila menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pelaksanaan program reboisasi berjalan efektif dan transparan.

“Sinergi ini penting supaya tidak ada tumpang tindih kegiatan, dan setiap program dapat terukur hasil serta dampaknya bagi masyarakat sekitar kawasan hutan,” jelasnya.

Selain menyusun rencana kegiatan, forum ini juga membahas strategi baru dalam pemanfaatan dana reboisasi yang masih tersisa di kas daerah. Nur Laila mendorong peserta rapat untuk aktif memberikan masukan konstruktif guna memperkuat arah kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan langkah konkret untuk mengoptimalkan DBH DR sekaligus mendukung visi pembangunan hijau Kaltara,” tambahnya.

Ia menegaskan, Dinas Kehutanan Kaltara berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui perencanaan yang transparan dan akuntabel. Program reboisasi diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Melalui perencanaan yang matang, kami ingin memastikan pembangunan kehutanan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya.