MALINAU – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mulai melakukan evaluasi kinerja pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, untuk tahun 2025. Evaluasi ini menggunakan Instrumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP), yang dirancang untuk menilai efektivitas pembangunan di wilayah strategis perbatasan negara.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan di kawasan perbatasan berjalan terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, menjelaskan bahwa IPKP berfungsi sebagai alat ukur komprehensif terhadap kemajuan pembangunan di daerah perbatasan.

Baca Lainnya :

• Pendapatan Bulungan Turun, Bupati Syarwani Dorong Efisiensi dan Inovasi PAD0
• Pusat Kebudayaan Nusantara Akan Dibangun di IKN, Berdiri di Atas Lahan 33,38 Hektar0
• Karya Kreatif Benuanta 2025 Bukukan Transaksi Rp3,49 Miliar, Perkuat Ekosistem UMKM Digital KALTARA0
• Kaltara Toreh Prestasi di Bidang Keamanan Siber, Terima Penghargaan dari BSSN0
• Bandara Juwata Tarakan Dinilai Siap Layani Penerbangan Internasional0

“Melalui IPKP, kita bisa menilai sejauh mana pembangunan berjalan efektif. Ada tiga variabel utama yang dinilai, yaitu lintas batas, transportasi, dan pertemanan komunitas. Ketiganya diturunkan lagi ke dalam sejumlah indikator teknis,” jelas Topri saat ditemui di Malinau, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, pelaksanaan IPKP juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antarinstansi dalam pengelolaan kawasan perbatasan agar kebijakan dan program pembangunan berjalan sinergis.

Selain sesi evaluasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Forum Group Discussion (FGD) bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi isu strategis serta tantangan nyata yang dihadapi di lapangan.

Salah satu isu yang mencuat dari hasil diskusi adalah keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Malinau. Kondisi jalan dan konektivitas antarwilayah dinilai masih menjadi hambatan utama dalam mendukung distribusi logistik dan pelayanan publik.

“Permasalahan infrastruktur masih menjadi isu krusial. Akses yang belum maksimal membuat mobilitas barang dan pelayanan publik ke perbatasan belum optimal,” ungkapnya.

BNPP berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan menyusun rekomendasi kebijakan kepada kementerian dan lembaga terkait, agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing kawasan perbatasan, tidak hanya sebagai wilayah terluar, tetapi juga sebagai beranda depan Indonesia yang maju dan berdaya.