Depok – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas keberhasilannya membentuk dan mendaftarkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten dan kota.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Kepala BSSN RI, Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., kepada Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Auditorium dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, pada Senin (27/10/2025).

Baca Lainnya :

• Bandara Juwata Tarakan Dinilai Siap Layani Penerbangan Internasional0
• Komitmen Investasi untuk IKN Capai Rp 225 Triliun, Bukti Kepercayaan Investor Terus Menguat0
• Bupati Nunukan Salurkan Sekolah Gratis untuk Siswa SD dan SMP0
• Kaltara Komitmen Wujudkan Pelayanan Perizinan yang Efisien dan Transparan0
• Purbaya Tegaskan Indonesia Harus Lepas dari Ketergantungan Asing dalam Sistem Coretax0

Dengan capaian ini, Kaltara tercatat sebagai provinsi ke-10 yang sukses membentuk dan mendaftarkan TTIS sektor pemerintahan secara menyeluruh. Momentum penghargaan juga dirangkai dengan kegiatan Pengukuhan Bersama TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahap II Tahun 2025.

Kepala BSSN RI, Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., S.I.K., memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov Kaltara dalam memperkuat keamanan siber di tingkat daerah.

“Transformasi digital tidak akan kokoh tanpa keamanan siber yang kuat. Melalui TTIS, kita membangun garda terdepan untuk melindungi data, infrastruktur digital, dan layanan publik,” ujarnya.

Nugroho menambahkan, hingga Oktober 2025, BSSN mencatat lebih dari 4,6 miliar anomali siber yang terpantau di berbagai sektor. Angka tersebut menjadi bukti pentingnya kesiapsiagaan dan kolaborasi antarlembaga.

“Kita ingin ruang siber Indonesia tetap bersih, sehat, dan produktif. Keamanan adalah dasar dari kenyamanan digital,” tegasnya.

Pembentukan TTIS di daerah memiliki peran vital dalam menangani dan memulihkan insiden siber di lingkungan pemerintahan. Dalam kegiatan yang sama, sebanyak 56 TTIS baru dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turut dikukuhkan.

Hingga kini, tercatat 452 TTIS telah resmi teregistrasi di sektor pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri atas 5 TTIS sektoral, 111 TTIS pemerintah pusat, 34 TTIS provinsi, 256 TTIS kabupaten/kota, dan 46 TTIS sektor pembangunan manusia.

Langkah Pemprov Kaltara ini menegaskan komitmen daerah dalam menjaga ruang digital yang aman dan berdaulat, sejalan dengan upaya nasional memperkuat ketahanan siber Indonesia.