Jakarta — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan dampak beragam bagi industri perbankan. Meski berhasil mengatasi tekanan likuiditas, kebijakan ini juga memunculkan ketidakmerataan distribusi dana.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Imam Hartono, menyatakan bahwa sejumlah bank sebelumnya menghadapi tekanan likuiditas yang cukup berat. Namun setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana Rp200 triliun di Himbara, likuiditas perbankan langsung melimpah.

“Dengan ada kucuran likuiditas itu, beberapa bank memiliki likuiditas jauh lebih tinggi dibanding bank-bank lain. Namun tambahan likuiditas itu tidak merata,” ujar Imam dalam Training of Trainer Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sabtu, 15 November 2025.

Baca Lainnya :

• Nunukan Fokus Perkuat Fondasi Sistem Kesehatan Daerah Perbatasan0
• Penguatan Ekonomi Daerah: Kaltara Tuntaskan Raperda Penanaman Modal Akhir Tahun Ini0
• Transformasi Layanan Kesehatan: RSUD Akhmad Berahim Jadi Proyek Terbesar Kemenkes di Kaltara0
• Kontribusi Sektor Perikanan Tarakan Masih Minim terhadap Pertumbuhan Ekonomi0
• AFTECH–Perbanas Perkuat Kolaborasi untuk Perluas Akses Kredit Nasional dan Inklusi Keuangan0

Ia menjelaskan, kondisi tersebut hanya dinikmati oleh bank-bank pelat merah, sementara bank lain tetap mengalami kekeringan likuiditas. Ketimpangan ini kemudian berdampak pada struktur pembiayaan, termasuk kredit sindikasi.

Imam memaparkan bahwa tambahan likuiditas membuat satu bank Himbara mampu memenuhi pembiayaan korporasi yang biasanya dikerjakan secara sindikasi oleh beberapa bank.
“Yang tadinya bank-bank lain ikut membiayai satu proyek, sekarang satu bank yang dapat Rp200 triliun bisa maju sendiri. Yang lain jadi tidak kebagian. Itu salah satu dampak negatif, meskipun intensinya baik,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penempatan dana tersebut berdampak signifikan pada peningkatan likuiditas perekonomian. Ia mencatat pertumbuhan uang primer (M0) mencapai 13,2 persen year-on-year (yoy) setelah kebijakan tersebut diterapkan.

“Penempatan kas pemerintah Rp200 triliun sebagai cash management turut meningkatkan likuiditas perekonomian,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin, 3 November 2025.

Peningkatan likuiditas juga terlihat pada pertumbuhan uang beredar (M2) yang mencapai 8 persen yoy pada September 2025, lebih tinggi dibanding 6,5 persen pada Juni 2025, sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan ekspansi likuiditas yang dilakukan pemerintah dan BI.