NUNUKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nunukan memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan 2025.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (28/8/2025) malam, Banggar menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani, mulai dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang mangkrak, hingga minimnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman.

Juru Bicara Banggar DPRD Nunukan, Hamsing, menekankan pentingnya percepatan aktivasi PLBN Sebatik dengan kejelasan penganggaran.

Baca Lainnya :

• Gubernur Kaltara: PAD Harus Jadi Penopang Pembangunan, Bukan Hanya APBN0
• Wagub Ingkong Fokus Atasi Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Utara0
• Hingga Semester Pertama, Realisasi APBD Bulungan 2025 Baru Terserap 25,89 Persen0
• Rancangan APBD-P Nunukan 2025 Turun 5,20 Persen, Pemkab Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan0
• Danantara Siapkan Proyek Ubah Sampah Jadi Energi, Gandeng Pihak Swasta0

“Kami mengusulkan pembentukan tim gabungan Pemda dan DPRD untuk mengawal proses hingga ke pemerintah pusat. Jangan sampai PLBN hanya sebatas simbol tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Selain itu, Banggar juga meminta Pemda lebih serius mengoptimalkan potensi ekonomi perbatasan. Salah satunya dengan menghidupkan kembali fungsi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik agar ekspor hasil laut ke Tawau, Malaysia, dapat berjalan lancar.

Di sisi lain, legalitas 30 dermaga tradisional yang beroperasi di Nunukan, termasuk dermaga Haji Putri, dinilai perlu segera diperjelas agar bisa menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hamsing juga menyoroti kondisi pendidikan di pedalaman seperti Krayan, Lumbis Ogong, hingga Kabudaya yang masih kekurangan guru. Menurutnya, solusi yang bisa ditempuh antara lain penyediaan rumah dinas, transportasi longboat, hingga peningkatan fasilitas sekolah.

“Selain itu, tunjangan untuk PPPK harus disetarakan dengan PNS agar lebih adil. Kami juga mendorong program beasiswa di tiap kecamatan agar anak-anak Nunukan bisa berkesempatan menjadi guru,” ujarnya.

Sementara di sektor kesehatan, Banggar menegaskan pentingnya penguatan layanan Puskesmas pedalaman agar mampu menangani kasus darurat melalui fasilitas Unit Gawat Darurat (UGD). Insentif bagi dokter, bidan, dan perawat disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk menunjang pelayanan.

Tidak hanya soal SDM, Banggar turut menekankan kebutuhan infrastruktur dasar. Jalan tani, irigasi di Krayan, serta evaluasi subsidi ongkos angkut (SOA) penerbangan dinilai harus menjadi prioritas.

“Catatan ini bukan sekadar masukan, melainkan amanah dari masyarakat. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar anggaran untuk seremonial,” tutup Hamsing. (*)

Penulis : Budiman