TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan mencatat capaian positif dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Bulungan tercatat 11.095 jiwa atau setara 8,76 persen dari total penduduk. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12.019 jiwa (8,99 persen).

Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-235 Kota Tanjung Selor dan HUT ke-65 Kabupaten Bulungan, yang digelar di Kebun Raya Bundayati, Senin (13/10/2025).

“Kita bersyukur tren kemiskinan di Bulungan terus menurun. Bahkan pada tahun 2023, kita berhasil menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen,” ujar Syarwani.

Penurunan angka kemiskinan di Bulungan dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren yang konsisten. Pada tahun 2021 tercatat 10,03 persen (13.048 jiwa), turun menjadi 9,32 persen (12.058 jiwa) di tahun 2022, lalu 8,99 persen (12.019 jiwa) pada 2023, dan kini 8,76 persen (11.095 jiwa) pada 2024.

Baca Lainnya :

• Dukung Ekonomi Berkeadilan, Bulungan Tetapkan UMKM Inklusif Ramah Disabilitas (BIRD)0
• Tak Sekadar Penerangan, Kaltara Terang Hidupkan UMKM di Desa Linsayun0
• Pemkab Bulungan Optimistis Pembentukan Kota Tanjung Selor Bisa Dipercepat0
• Ritual, Parade, dan Harmoni: Tarakan Rayakan Keindahan Budaya Lewat Iraw Tengkayu XIV0
• Iraw Tengkayu 2025: Festival Budaya Tarakan Kembali Masuk Kharisma Event Nusantara0

Meski demikian, Bupati Syarwani menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh dipahami sekadar sebagai capaian angka di atas kertas.

“Penurunan angka kemiskinan memang menggembirakan, tapi kita harus ingat bahwa di balik data itu masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dan rentan jatuh miskin kembali,” jelasnya.

Menurutnya, warga miskin tersebar di seluruh wilayah Bulungan, baik di desa maupun kawasan perkotaan. Pemerintah daerah, katanya, harus terus berupaya menjaga agar kelompok rentan tersebut tidak kembali terperosok ke dalam garis kemiskinan.

Syarwani menekankan bahwa ukuran kemiskinan tidak bisa dilihat semata dari sisi ekonomi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar juga menjadi indikator penting

“Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan rendah, tapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Misalnya, layanan pendidikan, kesehatan, hingga isu stunting turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Pemkab Bulungan terus memperkuat langkah intervensi melalui rapat pengendalian inflasi mingguan. Agenda tersebut tidak hanya berfokus pada kestabilan harga bahan pokok, tetapi juga digunakan untuk memetakan wilayah yang rawan kemiskinan.

“Inflasi dan kemiskinan punya hubungan erat. Saat harga bahan pokok naik, daya beli masyarakat turun, dan itu bisa membuat warga miskin makin rentan,” terangnya.

Di sektor ekonomi, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat fondasi pendapatan masyarakat melalui berbagai program pertanian, seperti skema Oplah dan cetak sawah baru yang didukung pemerintah pusat.

“Intervensi di sektor pertanian ini bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi juga agar petani memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan,” jelas Bupati.

Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Masih ada sebagian warga miskin yang belum terdata dalam program bantuan sosial, serta kelompok yang hidup di ambang garis kemiskinan.

“Kita ingin data statistik ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang nyata. Dengan intervensi yang tepat, pendapatan masyarakat bisa meningkat dan taraf hidup mereka semakin baik,” tutup Syarwani optimistis.