TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara yang memusatkan pemeriksaan pada dua sektor strategis, yaitu pertambangan dan ketahanan pangan.

Kegiatan Entry Meeting Audit yang menandai dimulainya proses pemeriksaan tersebut digelar di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Senin (20/10/2025). Acara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, bersama jajaran pejabat terkait.

Dalam sambutannya, Ingkong Ala menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi serta efektivitas tata kelola pembangunan daerah, khususnya di dua sektor vital yang menopang perekonomian Kaltara.

Baca Lainnya :

• Anggaran Terbatas, Kaltara Utamakan Program Realistis dan Berdampak Langsung0
• Asas Keadilan Jadi Fondasi Utama Perlindungan Konsumen di Indonesia0
• Pemerintah Kucurkan Rp30 Triliun untuk BLT dan Program Magang Lulusan Baru0
• Menkeu Purbaya Tegas: Jangan Semua Gratis, Kalau Pajak Nol, Negara Bisa Bubarlah0
• Pemkab Tana Tidung Perkuat Mutu Layanan Publik Lewat Penerapan SPM 2026–20300

“Sektor pertambangan dan ketahanan pangan adalah dua pilar utama pembangunan Kaltara. Kami berharap hasil audit ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Audit oleh BPK akan berlangsung selama 30 hari, mulai 20 Oktober hingga 18 November 2025, melibatkan dua tim pemeriksa khusus.

Tim pertama fokus pada Audit Kepatuhan Sektor Pertambangan, yang mencakup pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan periode tahun anggaran 2023 hingga triwulan III 2025. Pemeriksaan ini turut menyoroti aspek perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum, dengan pendampingan dari Dinas ESDM dan DLH Kaltara.

Sementara itu, tim kedua melaksanakan Audit Kinerja Ketahanan Pangan yang menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin ketahanan pangan sejak tahun 2020 hingga semester I tahun 2025. Pemeriksaan lapangan dijadwalkan di sejumlah wilayah pertanian di Kabupaten Nunukan dan Malinau, dengan dukungan dari Dinas Pertanian serta Disperindagkop Kaltara.

Ingkong menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berperan aktif dalam mendukung kelancaran audit.

“Seluruh OPD wajib menyiapkan data dan dokumen secara lengkap serta menunjuk pejabat yang memahami substansi lapangan. Kami siap memfasilitasi seluruh kebutuhan tim BPK, bahkan di luar jam kerja, agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” tegasnya.

Melalui audit ini, Pemprov Kaltara berharap muncul rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.