TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini berpacu dengan waktu dalam melaksanakan program pembangunan tahun anggaran berjalan. Setelah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 disepakati bersama, Pemprov Kaltara menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program agar hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menyampaikan bahwa setelah ketok palu dilakukan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus langsung menyesuaikan dan menindaklanjuti rencana kerja yang telah disetujui.

“Karena sudah diketok artinya sudah disepakati. Tinggal nanti, mudah-mudahan dapat segera dijalankan karena waktu juga semakin singkat, supaya pada hari ini sudah ditok, semoga juga sudah berjalan sempurna,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Menurut Ingkong, Pemprov Kaltara tidak memiliki banyak waktu untuk menunda pelaksanaan program. Ia meminta agar setiap OPD segera membagi kegiatan sesuai prioritas dan langsung mengeksekusi di lapangan.

Baca Lainnya :

• Asas Keadilan Jadi Fondasi Utama Perlindungan Konsumen di Indonesia0
• Pemerintah Kucurkan Rp30 Triliun untuk BLT dan Program Magang Lulusan Baru0
• Menkeu Purbaya Tegas: Jangan Semua Gratis, Kalau Pajak Nol, Negara Bisa Bubarlah0
• Pemkab Tana Tidung Perkuat Mutu Layanan Publik Lewat Penerapan SPM 2026–20300
• Serikat Buruh Kaltara Usulkan Kenaikan UMP 2026 Sebesar 8,5% hingga 10,5%0

“Kita harapkan hari ini juga kita bisa membagi seluruh kegiatan program supaya bisa mengejar waktu yang sangat singkat,” sebutnya.

Ia menjelaskan bahwa dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemprov Kaltara akan lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Proyek fisik berskala besar sementara akan ditunda, dan fokus diarahkan pada kegiatan yang lebih realistis serta dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan ke depan.

“Kalau masalah bangunan besar, itu sudah dipertimbangkan. Apalagi ini mengingat musim hujan, jadi kita pilih kegiatan yang terjangkau dalam masa kerja dua bulan,” terangnya.

Lebih lanjut, sektor pertanian disebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Program cetak sawah dan pemberdayaan petani akan tetap diprioritaskan guna menjaga ketahanan pangan daerah di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

“Jadi kita akan tetap memprioritaskan pada sektor pertanian, terutama program cetak sawah serta pemberdayaan para petani,” tandasnya.

Dengan kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan Kaltara dapat berjalan sesuai sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah provinsi termuda di Indonesia tersebut.