TARAKAN – Serikat buruh di Kalimantan Utara (Kaltara) berencana mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Usulan tersebut akan disampaikan dalam pembahasan upah minimum oleh Dewan Pengupahan Provinsi yang dijadwalkan berlangsung menjelang akhir tahun ini.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo Kaltara, Saripudding Palungga, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat internal untuk membahas usulan kenaikan tersebut.

“Dari hasil rapat, kami sepakat mengikuti arahan dari serikat pekerja dan Partai Buruh pusat, yakni mengusulkan kenaikan UMP Kaltara tahun 2026 antara 8,5% sampai 10,5%. Angka itu menjadi acuan utama kami,” ujar Saripudding kepada awak media, Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan, dasar usulan tersebut mengacu pada amanat Undang-Undang tentang Pengupahan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam aturan tersebut, penetapan upah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Baca Lainnya :

• Industri Udang Nasional dalam Status Darurat, FDA AS Terapkan Sanksi Impor Ketat0
• Optimalisasi Pajak Daerah, Pemprov Kaltara Pacu Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota0
• Tingkat Kemiskinan Bulungan Turun Jadi 8,76 Persen, Bupati: Tantangan Belum Selesai0
• Layanan Lumpur Tinja Jadi Inovasi Baru Tingkatkan Pendapatan Daerah0
• Penerimaan Pajak Kendaraan di Nunukan Baru 39 Persen, Bapenda Akui Terhambat Insentif Fiskal0

Menurut Saripudding, kondisi ekonomi di Kaltara saat ini cukup mendukung untuk menaikkan UMP. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja menunjukkan tren positif, sehingga kenaikan dianggap realistis dan adil bagi pekerja.

“Kami melihat kondisi ekonomi di Kaltara cukup baik, dan ini menjadi pertimbangan kuat bagi kami untuk mengusulkan kenaikan UMP dalam kisaran tersebut,” jelasnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan aksi jika usulan tidak diterima, Saripudding mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pengurus pusat. Namun, ia tidak menampik adanya wacana aksi apabila hasil pembahasan tidak sesuai dengan harapan.

“Kami tetap menunggu arahan dari pusat. Memang ada wacana aksi jika usulan tidak disetujui, tapi keputusan akhirnya akan disesuaikan dengan hasil koordinasi nasional,” tutupnya.