TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan pajak daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di wilayah provinsi termuda di Indonesia tersebut.

Melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Rekonsiliasi Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Pemprov Kaltara menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kabupaten/kota dalam tata kelola pajak yang transparan dan akuntabel.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, menyampaikan bahwa Rakortek menjadi forum penting untuk membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah secara terpadu.

Baca Lainnya :

• Stabilkan Pasokan Energi, PLN dan Kayan LNG Operasikan Fasilitas Regasifikasi di Tarakan0
• Dana HUT Dialihkan, Pemkab Nunukan Salurkan Bantuan Sosial Rp2,4 Miliar0
• Pemkab Bulungan Jadikan Masukan Publik sebagai Arah Perbaikan Kebijakan Daerah0
• Tingkat Kemiskinan Bulungan Turun Jadi 8,76 Persen, Bupati: Tantangan Belum Selesai0
• Dukung Ekonomi Berkeadilan, Bulungan Tetapkan UMKM Inklusif Ramah Disabilitas (BIRD)0

“Rakortek ini bagian penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kita ingin memastikan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya saat membuka kegiatan di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Selasa (14/10/2025).

Dalam arahannya, Pollymaart menekankan bahwa sinergi antar pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama dalam mengoptimalkan sektor pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Selain meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, kegiatan rekonsiliasi data opsen pajak juga menjadi langkah strategis untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan menghindari potensi kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Karena itu, kepatuhan membayar pajak harus menjadi budaya,” tegas Pollymaart.

Pollymaart menambahkan, keberhasilan pengelolaan pajak daerah sangat bergantung pada konsistensi, transparansi, dan kerja sama lintas lembaga. Pemprov Kaltara, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait untuk memperkuat sistem administrasi pajak.

“Sinergi ini tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga soal bagaimana kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui tata kelola pajak yang tertib, profesional, dan transparan,” katanya.

Melalui forum ini, Pemprov berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak dapat menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan memastikan setiap potensi pendapatan daerah tergarap optimal demi kemajuan Kaltara.