NUNUKAN — Pemerataan layanan kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, hingga kini masih menghadapi tantangan besar. Medan geografis yang sulit, terbatasnya fasilitas medis, serta kekurangan tenaga kesehatan menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Nunukan, dr. Sholeh Rauf, mengatakan bahwa sejumlah daerah di Nunukan hanya bisa diakses melalui perjalanan panjang menggunakan jalur sungai atau darat dengan kondisi medan yang ekstrem.

“Medan yang berat dan terbatasnya sarana menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun semangat pengabdian para dokter tetap tinggi agar masyarakat di perbatasan mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya kepada TribunKaltara.com, Jumat (24/10/2025).

Baca Lainnya :

• Pemerintah Resmi Legalkan Umrah Mandiri, Pengusaha Travel Umrah Kaget0
• BI Kaltara Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan KUR Bunga Rendah 6 Persen0
• Bantuan Langsung Tunai Naik Jadi Rp300 Ribu per Bulan, 6.000 Keluarga di Tarakan Terdaftar0
• Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Malinau Siapkan Pembangunan IPA Terpadu0
• Bulungan Dorong Ekonomi Hijau Lewat Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan0

Kondisi tersebut membuat pelayanan kesehatan di beberapa wilayah belum berjalan optimal. Tak sedikit masyarakat yang terpaksa menunda pengobatan karena sulitnya akses menuju puskesmas atau rumah sakit terdekat.

IDI Nunukan Gelar Program Kesehatan Keliling

Sebagai bentuk solusi, IDI Kabupaten Nunukan secara rutin mengadakan program pelayanan kesehatan keliling setiap dua bulan sekali. Melalui kegiatan ini, para dokter turun langsung ke desa-desa terpencil untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis, sekaligus melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Program ini juga melibatkan pemerintah daerah, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara hingga Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, dengan jangkauan wilayah yang mencakup Sembakung, Krayan, dan sejumlah daerah pedalaman lainnya.

“Kami ingin memastikan semua masyarakat, termasuk di pelosok perbatasan, tetap mendapat pelayanan medis. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai tenaga kesehatan,” tambah Sholeh.

Harapan terhadap Pemerintah Daerah

Sholeh berharap, pemerintah daerah dapat memperkuat dukungan terhadap pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan dengan memperbaiki infrastruktur, menambah jumlah tenaga medis, serta menyediakan fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap.

Menurutnya, dukungan tersebut penting agar kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dan perbatasan dapat diperkecil.

“Dengan dukungan yang kuat, kami yakin kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perbatasan dan perkotaan bisa semakin diperkecil,” tutupnya.