TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan ekonomi hijau berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan mangrove sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Langkah tersebut ditegaskan Bupati Bulungan, Syarwani, saat membuka Lokakarya Peningkatan Penghidupan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, UMKM, dan Kelompok Usaha Lainnya dalam Pembangunan Lanskap Mangrove Kabupaten Bulungan Tahun 2025, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan ini mempertemukan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, pelaku usaha perhutanan sosial, UMKM, akademisi, hingga fasilitator lapangan. Fokus pembahasan diarahkan pada strategi pengelolaan mangrove yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Baca Lainnya :

• Jumlah Siswa Menurun, Sekolah Rakyat Tarakan Didorong Perkuat Promosi dan Pendekatan Sosial0
• Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas, Tana Tidung Raih Penghargaan Nasional0
• Banyak Pengusaha Pariwisata di Kaltara Salah Urus Izin, Pemprov Imbau Pahami Aturan dengan Benar0
• Dari Gelap ke Terang, PLN Bantu Warga Prasejahtera di Kaltimra Miliki Listrik Sendiri0
• 6.800 Pelaku UMKM di Kaltara Terima KUR, Pemerintah Gelar Akad Massal Nasional0

“Mangrove bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga sumber penghidupan. Melalui perhutanan sosial, masyarakat bisa berperan aktif menjaga hutan sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Syarwani.

Menurutnya, Kabupaten Bulungan memiliki potensi besar dalam pengembangan hutan dan pesisir, terutama ekosistem mangrove yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan garis pantai dari abrasi. Karena itu, penguatan kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial dinilai menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Lokakarya tersebut juga diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi baru, seperti pengembangan hasil hutan bukan kayu, produk olahan berbasis mangrove, serta kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

“Keberhasilan program ini tidak diukur dari banyaknya izin yang diterbitkan, tapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Dengan sinergi lintas sektor, Pemkab Bulungan optimistis pengelolaan mangrove terpadu dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kelestarian alam dengan peningkatan kesejahteraan warga pesisir.