TARAKAN – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (1/9).

Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat tersebut membawa berbagai atribut, mulai dari Bendera Merah Putih, bendera organisasi, hingga bendera bergambar karakter animasi. Sambil berorasi, mereka meneriakkan seruan “revolusi” sebagai bentuk penegasan sikap.

Dalam aksinya, demonstran menyuarakan tiga poin utama. Pertama, menolak dan mendesak pembatalan kebijakan tunjangan terbaru anggota DPR RI. Kedua, meminta DPR RI melalui DPRD Tarakan agar segera mengesahkan regulasi yang berpihak kepada rakyat, di antaranya RUU Masyarakat Adat, kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana, serta peningkatan kesejahteraan rakyat termasuk bidang pendidikan.

Baca Lainnya :

• Pemkab Malinau Salurkan 17 Ton Sembako Lewat Pasar Murah0
• Demo Aliansi Utara di DPRD Tarakan: Bakar Ban, Tuntut Pembatalan Tunjangan DPR RI0
• Sekolah Garuda untuk Anak Berprestasi Segera Dibangun di Kaltara0
• Dishub Tana Tidung Siapkan Penerapan Surat Izin Jalan di Pelabuhan Sebawang0
• Bulungan Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat IAD 600 Ribu Hektare0

Tuntutan terakhir yakni reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar lebih profesional dan mengedepankan pelayanan masyarakat.

“Kami ingin DPRD Tarakan menjadi penyambung aspirasi dan menyampaikan tuntutan ini ke DPR RI,” tegas salah satu koordinator aksi di tengah kerumunan massa.

Hingga sore hari, massa aksi masih bertahan di depan kantor DPRD Tarakan. Belum ada perwakilan dewan yang hadir menemui pengunjuk rasa, sementara aparat gabungan tetap melakukan penjagaan ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

(*)

Penulis : Budiman