TANJUNG SELOR — Menyikapi tuntutan masyarakat adat yang menolak keras program transmigrasi dari luar Kalimantan Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen akan menyuarakan aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan masyarakat kepada DPR RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Semua aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik kami terhadap masyarakat lokal," kata Muddain saat menemui massa aksi di halaman Gedung DPRD Kaltara, Senin (4/8/2025).

Baca Lainnya :

• Inflasi Tertinggi di Kaltara Terjadi di Tanjung Selor, Capai 3,21 Persen0
• Ratusan Kendaraan Dinas di Nunukan Menunggak Pajak, Ini Kendalanya0
• Tarakan Dorong Pengelolaan Sampah Mandiri Lewat Program PASAMAS0
• Proyek Kilang Minyak Rp97 Triliun Resmi Diteken, Kaltara Bersiap Jadi Pusat Petrokimia Nasional0
• Kantor OJK Akan Dibuka di Kaltara, Permudah Akses Pengaduan Masyarakat0

Tiga Tuntutan Utama Disampaikan Masyarakat Adat

Aksi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara ini juga berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara. Di DPRD, massa disambut langsung oleh Muddain bersama sejumlah anggota dewan lainnya seperti Listiani, Tamara Moriska, Muhammad Nasir, dan lainnya.

Tiga poin utama yang menjadi fokus aspirasi mereka adalah:

1. Penolakan total terhadap program transmigrasi dari luar daerah,

2. Pemerintah diminta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal/adat,

3. Dukungan penuh terhadap uji materi UU Transmigrasi di Mahkamah Konstitusi.

Menurut perwakilan massa aksi, kehadiran program transmigrasi dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat yang telah lama bermukim di wilayah Kaltara.

Pernyataan Sikap dan Penandatanganan Komitmen

Sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, dilakukan penandatanganan pernyataan sikap antara pimpinan DPRD Kaltara dan tokoh lembaga adat. Penandatanganan ini menegaskan dukungan DPRD terhadap hak-hak masyarakat lokal agar mendapat perhatian lebih dalam perumusan kebijakan.

"Aspirasi ini kami nilai sangat penting, mengingat isu transmigrasi menyentuh aspek kedaulatan lokal dan ketimpangan pembangunan. Kami berharap pemerintah pusat bisa meninjau ulang program ini secara menyeluruh," tambah Muddain.

Aksi Berjalan Aman, Polisi Apresiasi Kedewasaan Massa

Kegiatan aksi damai yang berlangsung di dua lokasi itu mendapat pengamanan ketat dari Polda Kaltara. Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat mengatakan, aksi berlangsung tertib dan kondusif berkat komunikasi yang baik antara pihak keamanan dan masyarakat.

"Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis. Kami juga mengapresiasi kedewasaan massa dalam menyampaikan pendapat secara damai dan konstruktif," ujarnya.