TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya warga Desa Bunyu Barat yang terdampak proyek pengembangan kilang minyak oleh PT Pertamina EP Bunyu.

Fokus perhatian kini tertuju pada belum tuntasnya pembayaran kompensasi terhadap kerusakan rumah warga yang berada di RT 18 dan RT 20 akibat aktivitas alat berat perusahaan.

Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama tim terpadu. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah rumah mengalami keretakan, diduga akibat getaran dari kegiatan operasional proyek.

Baca Lainnya :

• Warga Pulau Sadau Dapat Beras Bantuan Pangan0
• DPRD Kaltara Fasilitasi Pembahasan Mitra Kerja FKUI dengan PT Intracawood Manufacturing0
• Operasi Gabungan Beras Oplosan: Temuan Beras Tanpa Izin Edar, Impor Ilegal, dan Pengemasan Ulang0
• Pemerintah Tanggapi Masukan DPRD atas Ranperda RPJMD Bulungan 2025–20300
• Tana Tidung Siap Resmikan Koperasi Merah Putih di Lima Kecamatan, Dorong Ekonomi Desa0

“Fakta di lapangan membuktikan adanya kerusakan fisik bangunan milik warga. Ini menjadi dasar kuat bahwa perusahaan harus memberikan ganti untung yang adil,” ujar Riyanto, Rabu (23/7/2025).

Meskipun telah ada kesepakatan prinsip antara perusahaan dan warga, ketidaksesuaian nilai kompensasi masih menjadi sumber ketegangan. Riyanto menyebutkan, terdapat ketimpangan dalam penilaian kerusakan rumah yang justru menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Beberapa warga mengeluhkan bahwa rumah dengan kerusakan ringan menerima kompensasi lebih besar dibanding rumah yang mengalami kerusakan parah. Ini tentu menimbulkan pertanyaan soal keadilan,” tambahnya.

Dari total 54 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, sebanyak 32 KK telah menerima kompensasi, sementara 22 KK lainnya masih bertahan menolak penawaran karena dianggap tidak sepadan dengan kerugian yang dialami.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, DPRD Bulungan telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pada Jumat (25/7/2025), yang akan dihadiri oleh manajemen PT Pertamina EP Bunyu dan perwakilan dari SKK Migas.

“RDP ini menjadi forum untuk memperjelas berbagai hal yang belum tersampaikan secara langsung oleh perusahaan. Harapannya ada transparansi dan solusi konkret,” kata Riyanto.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak menolak kehadiran investasi, namun tetap menempatkan perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai prioritas.

“Kami mendukung pembangunan nasional, tapi jangan sampai masyarakat dirugikan. Investasi boleh berjalan, tapi hak warga harus dijamin,” tutupnya.