TARAKAN – Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2024 hanya mencapai 27,98 persen, angka yang masih tertinggal dibandingkan rata-rata global.

Wali Kota Tarakan, Khairul, memaparkan data tersebut dalam seminar bertajuk Transformasi Digital Membangun Akses Setara hingga Ujung Negeri yang digelar di auditorium Universitas Terbuka Tarakan, Minggu (10/8/2025).

“Data ini penting diketahui oleh mahasiswa agar memahami kondisi nyata partisipasi pendidikan tinggi di Kaltara,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Polresta Bulungan & Polsek Jajaran Hidupkan Semangat Kemerdekaan Lewat Pembagian Bendera Merah Putih0
• HMI Komisariat Ekonomi Raya Tarakan Bagikan Bendera Merah Putih Sambut HUT RI ke-800
• Bupati Malinau Pacu Penetapan RDTR Long Nawang Demi Majukan Perbatasan0
• Pemprov Kaltara Fokus Kejar Pajak Bahan Bakar Bermotor, Kontributor Terbesar PAD0
• Bupati Bulungan Dorong AMDK Danumta Tembus Pasar Ritel Modern0

Dua Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi

Khairul menjelaskan, rendahnya partisipasi kuliah di Kaltara dipengaruhi dua hal utama: keterbatasan akses pendidikan dan tingginya biaya. Ia menilai, pemanfaatan transformasi digital dalam pembelajaran dapat menjadi solusi untuk memperluas kesempatan, apalagi Universitas Terbuka telah menjadi pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia.

Komitmen Pemerintah Daerah Tingkatkan SDM

Pemerintah Kota Tarakan, kata Khairul, mengalokasikan 29–30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan serta memberikan program bantuan, demi mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama pembangunan kota,” tegasnya.

Makna dan Dampak Angka Partisipasi Kasar

APK merupakan indikator yang mengukur tingkat partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan tanpa memandang usia. Angka yang tinggi menunjukkan banyak warga yang mengenyam pendidikan, meskipun usianya di luar rentang usia sekolah formal.

Sebaliknya, APK yang rendah menandakan adanya hambatan, seperti keterbatasan fasilitas atau faktor sosial-ekonomi, yang menghalangi masyarakat melanjutkan pendidikan. Rendahnya APK Perguruan Tinggi dapat berdampak pada berkurangnya SDM berkualitas yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor.