TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Selain infrastruktur jalan dan jembatan yang belum sepenuhnya merata, keterbatasan jaringan telekomunikasi, khususnya internet, juga masih dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Senator Kaltara Soroti Akses Internet

Anggota DPD RI asal Kaltara, Martin Billa, menegaskan bahwa masalah jaringan internet di daerah perbatasan harus menjadi prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi semakin mendesak dan tidak bisa ditunda.

“Untuk konektivitas jaringan di perbatasan, kami minta pemerintah pusat benar-benar serius menuntaskannya. Warga sudah lama menghadapi kesulitan ini,” ujar Martin.

Baca Lainnya :

• Jadi Prioritas, Jalan Puspem–Bebatu Tana Tidung Dianggarkan Rp 30 Miliar pada 20260
• Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK, Status Hukum Tunggu 24 Jam0
• Wabup Malinau Jakaria Beber Strategi Intervensi Stunting 2025, Kecamatan Jadi Garda Terdepan0
• Pemprov Kaltara Fokus Benahi Jalan dan Jembatan di Perbatasan0
• Pemkot Tarakan Pastikan APBD-P 2025 Sesuai Arah Pembangunan Nasional0

Wilayah yang Masih Terisolasi

Martin mencontohkan beberapa kecamatan yang hingga kini minim akses jaringan, seperti Krayan, Apau Kayan, Sungai Boh, hingga Lumbis. Kondisi ini, kata dia, membuat masyarakat kesulitan berkomunikasi baik dengan sesama warga maupun dengan pemerintah di tingkat daerah hingga pusat.

“Data mengenai titik-titik yang membutuhkan fasilitas jaringan sudah jelas, tinggal komitmen pemerintah untuk segera merealisasikannya,” tegasnya.

Penting untuk Akses Informasi Masyarakat

Ia menambahkan, ketersediaan jaringan internet bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Dengan akses internet yang merata, koordinasi antarwilayah hingga ke tingkat pusat akan lebih efektif.

“Jangan sampai informasi hanya berhenti di kabupaten atau provinsi. Harus sampai ke masyarakat perbatasan, karena mereka juga bagian dari NKRI,” pungkas Martin.