TANJUNG SELOR – Forest Watch Indonesia (FWI) menggelar diskusi publik bertajuk “Peran Masyarakat Sipil dalam Penataan dan Pemanfaatan Ruang untuk Perlindungan Hutan yang Berkeadilan” sekaligus meluncurkan Website Sistem Informasi Kalimantan Utara (Kaltara).

Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, dan organisasi sipil untuk memperkuat tata kelola ruang yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis FWI menunjukkan, hutan Kaltara masih mencapai sekitar 5,7 juta hektare atau 80 persen wilayah, namun tetap menghadapi ancaman deforestasi, terutama dari konsesi industri. Tantangan lain adalah konflik pemanfaatan lahan, kebakaran hutan, serta tumpang tindih izin.

Baca Lainnya :

• Senator DPD RI Dorong Penguatan Infrastruktur Pelayaran di Perbatasan Kaltara0
• Apkasi Otonomi Expo 2025 Resmi Dibuka Presiden RI0
• Kematian Driver Ojol di Jakarta, Publik Minta Polisi Transparan0
• Banggar DPRD Nunukan Soroti PLBN Sebatik, Kekurangan Guru dan Nakes di Pedalaman0
• Gubernur Kaltara: PAD Harus Jadi Penopang Pembangunan, Bukan Hanya APBN0

FWI menegaskan, keterlibatan masyarakat sipil dan keterbukaan data menjadi kunci mencegah konflik serta menjaga keberlanjutan ekosistem.

Website Sistem Informasi Kaltara hadir sebagai sarana transparansi agar publik dapat memantau kebijakan, izin, serta pemanfaatan ruang. Dengan data yang terbuka, masyarakat diharapkan lebih aktif mengawasi dan mengawal perlindungan hutan.

“Isu utama bukan hanya luas hutan, tapi bagaimana mengelolanya agar memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar perwakilan Pemprov Kaltara.

(*)

Penulis Budiman