TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat komitmen dalam menurunkan angka stunting secara signifikan. Pada Senin (4/8), Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., memimpin langsung Rapat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik 2025 yang secara khusus membahas strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

“Stunting adalah persoalan lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi, berbasis data, dan dilakukan secara konvergen,” ujar Wagub dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan tantangan pembangunan jangka panjang yang berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa depan.

Baca Lainnya :

• Kinerja APBN 2025: Belanja Pegawai Dominan, Belanja Barang dan Modal Masih Rendah0
• Kapolda Kaltara Irjen Hary Sudwijanto Dimutasi Jelang Pensiun, Digantikan Brigjen Djati Wiyoto0
• Disdikbud Bulungan Tegaskan Larangan Pungutan Sekolah ke Wali Murid0
• Pemkab Bulungan Gandeng Sertifikasi Halal dan Perluas Pasar UMKM ke Ritel Modern0
• Bulungan Tunjukkan Kepemimpinan Hijau Lewat TAKE, Raih Penghargaan Nasional0

Dalam forum yang digelar di ruang rapat Wakil Gubernur, Ingkong Ala menyampaikan bahwa momentum ini menjadi titik penting memperkuat sinergi antar instansi dan sektor, demi mempercepat penurunan prevalensi stunting di Bumi Benuanta.

Pemprov Kaltara sendiri mematok target ambisius: 15,1 persen pada 2025 dan hanya 3,6 persen pada 2045, melampaui target nasional yang berada pada angka 18,8 persen di 2025 dan 5 persen pada 2045.

“Fokus kita harus bergeser dari hanya menangani anak yang sudah terdampak stunting, menuju pencegahan yang lebih dini dan menyeluruh,” tegasnya.

Enam Strategi Prioritas

Pemprov Kaltara telah menyiapkan enam langkah strategis untuk mencapai target tersebut:

1. Penguatan Komitmen Daerah, dengan Wagub sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting.

2. Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama melalui edukasi pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

3. Konvergensi Program dan Anggaran, dengan integrasi menyeluruh dalam RKPD dan APBD, serta sistem pelacakan (tagging dan tracking).

4. Ketahanan Pangan dan Gizi, dengan optimalisasi pekarangan, distribusi pangan lokal, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita.

5. Peningkatan Kapasitas Pelaksana, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

6. Pemantauan dan Evaluasi Berbasis NIK, melalui platform Web Aksi Bangda.

Wagub menekankan bahwa rapat ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi harus melahirkan kesepahaman visi dan implementasi konkret di lapangan.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, demi melahirkan generasi Kalimantan Utara yang sehat, unggul, dan mampu bersaing,” tutup Ingkong.