NUNUKAN – Warga Kabupaten Nunukan dalam sepekan terakhir menghadapi kelangkaan pasokan ikan segar. Kondisi ini terjadi setelah perahu pengangkut ikan dari Tawau, Malaysia, PMN MANAFMAN 02, diamankan aparat pada Kamis (14/8/2025).

Ketua Asosiasi Pemasok Ikan Nunukan (ASPIN), Kasman Haruna, mengungkapkan penahanan perahu tersebut membuat distribusi ikan ke sejumlah wilayah terganggu.

“Perahu itu hanya berfungsi sebagai jasa angkut, ikan dipesan langsung oleh pedagang di Sebuku. Tapi sejak ditahan, jalur distribusi terputus dan harga ikan melonjak tajam di pasaran,” jelas Kasman, Sabtu (23/8/2025).

Baca Lainnya :

• UMKM Perbatasan Didorong Naik Kelas Lewat PKU Akbar dan Pekan QRIS 20250
• Pemkot Tarakan Pasang Target PAD Rp256 Miliar di 20250
• 100 Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Target BPN Malinau Tahun Ini, Fokus di Dua Desa0
• 2.821 Keluarga Prasejahtera Dapat Sambungan Listrik Gratis, Kado HUT RI dari PLN0
• Bupati Syarwani Siapkan Wajah Baru Pasar Induk Tanjung Selor, Anggarkan Rp3 Miliar0

Distribusi Terputus, Pedagang dan Konsumen Terdampak

Dari 61 boks ikan yang diangkut, hanya sebagian kecil yang berhasil sampai ke Pasar Jamaker, serta ke pedagang di wilayah Sebuku, Sei Menggaris, Kanduangan, dan Sebakis.

Kondisi ini memicu kenaikan harga ikan, yang kini sulit dijangkau masyarakat kecil. Para pedagang pun mengeluhkan stok terbatas, sementara permintaan tetap tinggi.

“Kalau pasokan terus tersendat, masyarakat yang paling dirugikan. Harga sudah naik, ikan pun makin susah dibeli,” kata Kasman menambahkan.

Persoalan Administrasi Jadi Penghambat

Penahanan kapal terjadi lantaran muatan ikan disebut tidak memiliki sertifikat kesehatan dari Tawau. Padahal, menurut ASPIN, selama ini pasokan ikan dari Malaysia dapat masuk Nunukan tanpa persyaratan tersebut, karena hanya diperuntukkan konsumsi lokal, bukan ekspor.

Kasman menilai perubahan aturan yang mendadak membuat pedagang dan konsumen menjadi korban.

DPRD Nunukan Turun Tangan

Krisis pasokan ikan ini juga mendapat perhatian serius dari DPRD Nunukan. Dalam rapat gabungan komisi, Jumat (22/8/2025), para legislator bersama instansi teknis dan aparat keamanan mulai membahas solusi agar kelangkaan tidak berkepanjangan.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha perikanan.

“Kelangkaan ikan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini agar segera ada jalan keluar,” tegasnya.